Absen di Acara KPK, Jokowi: Masa Tiap Tahun Saya Terus

Senin, 9 Desember 2019 11:32 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pelepasan atlet untuk SEA Games 2019 di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 27 November 2019. Pada kejuaraan dua tahunan ini, Indonesia turun di 51 dari 56 cabang olahraga yang dipertandingkan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan alasannya tidak memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk hadir di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Pengganti Jokowi di acara itu adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Setiap tahun saya hadir, setiap tahun saya hadir, hanya ini, kan, Pak Ma'ruf belum pernah ke sana, ya bagi-bagi, lah. Masa setiap tahun saya terus," kata Jokowi di SMKN 57, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Jokowi memang tidak ke KPK. Namun kedatangannya ke SMKN 57 juga dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia.

Acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57 digelar dengan pentas teater berjudul #PrestasiTanpaKorupsi yang dimainkan oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Pemeran dalam drama ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama. Tampak pula dua komedian, yaitu Bedu dan Sogi Indra Dhuaja.

Advertising
Advertising

Lakon #PrestasiTanpaKorupsi ini menceritakan contoh kecil perilaku korupsi dan nepotisme. Hal ini diceritakan lewat aksi Sogi yang mengajak Nadiem untuk makan bakso menggunakan uang kas.

Sementara itu, praktek nepotisme disinggung dalam adegan Bedu yang bercerita kepada Tama jika dia bisa masuk universitas unggulan mana saja di Indonesia karena bapaknya adalah seorang pejabat.

"Tadi nangkap semua, kan, pesan yang disampaikan beliau-beliau? Bahwa yang namanya korupsi tidak boleh. Sekecil apapun tetap korupsi," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi berujar perilaku koruptif selalu dimulai dari hal-hal kecil seperti menggunakan uang kas untuk jajan atau masuk kelas tidak tepat waktu. "Dari situ bibit korupsi muncul. Kalau gak diperhatikan nanti membesar," ucap dia.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

10 menit lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

3 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

7 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

10 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

20 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

20 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

22 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya