Firli Bahuri: Suatu Saat Indonesia Tak Rayakan Hari Antikorupsi

Reporter

Andita Rahma

Editor

Juli Hantoro

Senin, 9 Desember 2019 10:51 WIB

Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri tiba untuk mengikuti Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 terpilih, Firli Bahuri, berharap Indonesia mendatang tak lagi merayakan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia lagi.

"Karena negara sudah bersih dari korupsi dan kita sudah bebas dari korupsi," ujar Firli di Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Senin, 9 Desember 2019.

Firli hadir dalam acara Konferensi Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Ia menilai, hari antikorupsi adalah hari yang penuh prihatin, di mana Indonesia seperti diingatkan bahwa korupsi adalah hal serius yang harus diberantas.

Padahal, kata Firli, ada beberapa negara yang sudah lagi tak merayakan hari antikorupsi lantaran sudah zero corruption atau tak ada lagi korupsi. "Makanya saya berharap Indonesia suatu saat tidak lagi merayakan," kata dia.

Untuk mewujudkan itu, Firli Bahuri pun mengajak seluruh masyarakat agar bersatu melakukan upaya pencegahan korupsi. "Dengan demikian, maka seluruh program pembangunan nasional dapat terlaksana dan pada akhirnya cita-cita nasional Indonesia yang cerdas, Indonesia yang sejahtera," ucap dia.

Advertising
Advertising

Sebagai informasi, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik satu poin menjadi 38 dari skala 0-100 pada 2018. Kenaikan poin tersebut bisa dibanggakan setelah stagnan di skor 37 sejak 2016. Peringkat Indonesia pun naik ke posisi 89 dari 180 negara dibandingkan 2017 yang berada di peringkat 96 dari 180 negara.

"Dalam perjalanan empat tahun KPK, alhamdulillah, walau kenaikannya pelan-pelan tapi Indeks Persepsi Korupsi kita tren positif. Terakhir nilainya 38," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutannya di lokasi yang sama.

Indeks Persepsi Korupsi dikeluarkan oleh Tranparency International dan memiliki banyak variabel dalam penilaiannya seperti masalah politik, ekonomi, dan sebagainya.

Maka dari itu, Agus berharap, KPK dengan pimpinan barunya kelak dapat mempertahankan serta meningkatkan nilai indeks tersebut.

"Kami berharap tren positif ini bisa terus dipertahankan," kata Agus.

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

10 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

10 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

13 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

13 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

14 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

17 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

20 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

22 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya