TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerinda Fadli Zon mengatakan bahwa problem kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab cukup rumit. Fadli menilai masih ada keenganan pemerintah untuk benar-benar memfasilitasi kepulangan Rizieq dari Arab Saudi.

Fadli mengaku mendengar masalah ini dari Rizieq tahun lalu, dan Maret 2019, bahwa kasusnya sangat sumir. “Ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang menginginkan Haji Rizieq Shihab tidak berada di Indonesia," kata Fadli saat ditemui di reuni 212, di Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2019.

Fadli menilai ada kegagalan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Tahun lalu, ia menilai kasus Rizieq ini menjadi bagian dari politik saat Pilpres berlangsung. Namun dengan berakhirnya Pilpres, Fadli menilai seharusnya kepulangan Rizieq tak lagi menjadi masalah bagi pemerintah.

Jika pemerintah menghendaki, urusan memulangkan Rizieq akan sangat mudah. “Paling sehari juga beres kalau mau, tapi pemerintahnya kelihatannya enggan," kata anggota Komisi 2 DPR RI itu.

Dalam reuni 212 hari ini, Rizieq tampil di hadapan massa aksi dalam bentuk video rekaman. Ia menuding pemerintah telah mengasingkannya ke Arab Saudi dengan cara meminta pemerintah Arab Saudi mencegahnya ke luar negeri sehingga agar tak bisa pulang.

Fadli sepakat dengan Rizieq. Kegagalan pemerintah memulangkan Rizieq Shihab, menurut Fadli, adalah bentuk kegagalan pemerintah menjaga warganya.

Ia berjanji akan mengklarifikasi masalah ini ke Komisi 1 DPR, yang menangani urusan luar negeri. "Kalau nanti ada (audiensi atau rapat) dengan Menteri Luar Negeri dan pihak terkait, saya akan menanyakan itu."

Fadli adalah salah satu tokoh dalam reuni 212. Selain politikus Partai Gerindra itu, hadir pula politikus lain dari Partai Keadilan Sejahtera seperti Hidayat Nur Wahid hingga Mardani Ali Sera.