Kronologis Nama Anak Megawati di Sidang Suap Impor Bawang

Sabtu, 30 November 2019 06:16 WIB

Anggota Komisi VI DPR Nyoman Dhamantra memasuki mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 9 Agustus 2019. Nyoman Dhamantra merupakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Muhammad Rizky Pratama alias tamtam, anak pertama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, muncul dalam sidang perkara suap izin impor bawang putih.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menanyakan nama itu kepada mantan Anggota DPR Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 28 November 2019.

"Saksi kenal Tatam?" tanya jaksa KPK.

"Kenal," jawab Nyoman.

"Beliau siapa?" tanya jaksa kembali.

Advertising
Advertising

"Putranya Bu Mega," kata Nyoman.

Setelah menanyakan nama Tatam, jaksa tak bertanya lebih lanjut mengenai keterkaitannya dalam perkara ini.

Hari itu Nyoman bersaksi dalam sidang dakwaan Direktur PT Cahaya Sakti Agro, Chandy Suandra alias Afung, Doddy Wahyudi dan Zulfikar. Ketiganya didakwa memberikan suap Rp 2 miliar supaya Nyoman membantu mendapatkan izin kuota impor untuk 20 ribu ton bawang putih.

Majalah Tempo edisi 7 September 2019 dalam tulisan bertajuk "Dewan Pemberantasan Korupsi" pernah menyinggung dugaan keterlibatan anak petinggi partai dalam kasus rasuah ini.

Dalam gelar perkara di KPK pada pekan pertama Agustus lalu, nama putra seorang petinggi partai ditengarai akan menerima setoran dari Afung.

Upeti itu diduga untuk membantu memuluskan jatah kuota perusahaan Afung. Untuk 2019, perusahaan Afung mengincar jatah 20 ribu ton bawang putih yang dimiliki putra petinggi partai tersebut.

Menurut penegak hukum di KPK, jatah kuota impor bawang putih di Kementerian Perdagangan ditengarai telah dikavling oleh pejabat dan orang partai. Bagi pengusaha, salah satu cara paling mudah untuk mendapatkan kuota adalah membeli jatah impor mereka.

Afung mengontak Nyoman untuk mencari-cari kuota. Nyomanlah yang kemudian menawarkan jatah kuota putra petinggi partai itu kepada Afung. Nyoman melalui Mira, kata penegak hukum KPK, diduga meminta jatah Rp 3,6 miliar untuk mengunci kuota buat Afung dan mengurus persetujuan impornya. Namun, belum lagi duit itu disetorkan kepada si "pemilik kuota", Nyoman dan Afung ditangkap KPK.

Ditanyai soal kasus ini, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan tak mengetahui perkara itu lebih jauh. "Yang detail begini, penyidik yang tahu," ujar Agus dikutip dari Majalah Tempo edisi 7 September 2019. Pada Agustus lalu, Afung dan Nyoman bungkam saat ditanyai soal kasus ini. Tempo masih berusaha mengkonfirmasi hal ini ke Tatam maupun pihak PDIP.

Berita terkait

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

3 jam lalu

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

Apa yang ingin dibuktikan PDIP di PTUN adalah apakah KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

2 hari lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

4 hari lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

4 hari lalu

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

5 hari lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

5 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

5 hari lalu

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah petuah kepada kadernya. Menekankan kadernya jangan bohong. Apa petuah lainnya?

Baca Selengkapnya

Pesan Megawati untuk Kader yang akan Maju Pilkada 2024: Perkuat Kedisiplinan dan Kejujuran

5 hari lalu

Pesan Megawati untuk Kader yang akan Maju Pilkada 2024: Perkuat Kedisiplinan dan Kejujuran

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin rapat konsolidasi menjelang Pilkada 2024 yang diikuti sejumlah kader.

Baca Selengkapnya

Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

5 hari lalu

Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

Menurut Ganjar, masih banyak persoalan yang dipesankan oleh Megawati berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang perlu jadi perhatian.

Baca Selengkapnya

Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP Hadapi Pilkada Serentak 2024

5 hari lalu

Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP Hadapi Pilkada Serentak 2024

Hasto menyebutkan, atas perintah Megawati, proses kehidupan demokrasi harus terus berjalan.

Baca Selengkapnya