TEMPO.CO, Jakarta - Rekomendasi perpanjangan izin FPI (Front Pembela Islam) dari Kementerian Agama dipersoalkan banyak pihak. Menteri Agama Fachrul Razi pun melunak.

Fachrul Razi berjanji melakukan kesepakatan dengan FPI apabila Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meragukan rekomendasi dari kementeriannya.

“Kami coba deal dengan dia (FPI). Misalnya, kan saya sependapat tadi kan ada apa. Mendagri mengatakan ada poin-poin yang masih diragukan, ya kita deal aja dengan dia,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 28 November 2019.

Fachrul mengatakan dia paham akan keraguan tersebut karena ada pasal dalam AD/ART FPI yang menyinggung khilafah, seperti halnya Hizbut Thahrir Indonesia (HTI).

Meski begitu, menurut Menteri Agama, setelah dibaca maksudnya berbeda dengan apa yang diamalkan oleh HTI.

Kementerian Agama pun, kata Fachrul Razi, menegaskan sikap dengan membuat pernyataan komitmen dengan FPI untuk menyatakan setia kepada NKRI dan Pancasila, serta tidak melanggar hukum.

Terbitlah Rekomendasi Pendaftaran Ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk FPI. Sekretaris Kemenag M. Nur Kholis Setiawan mengatakan rekomendasi SKT dikeluarkan karena FPI dinilai sudah memenuhi persyaratan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menanggapi berbagai pertanyaan dari anggota Komisi II DPR ihwal polemik perpanjangan SKT FPI.

Dalam rapat tersebut Tito mengatakan Pasal 6 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FPI yang menyebut soal khilafah harus kaji oleh Kementerian Agama.

Pasal itu berbunyi, "Visi dan misi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah menurut manhaj nubuwwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad."

"Inilah yang sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama. Karena ada beberapa pertanyaan yang muncul, ini agak kabur-kabur bahasanya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Kamis, 28 November 2019.