Jokowi Teken PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Terorisme
Reporter
Fikri Arigi
Editor
Endri Kurniawati
Senin, 25 November 2019 12:05 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan pada 12 November 2019. Pasal 2 PP 77 Tahun 2019 yang diktuip hari ini, Senin, 25 November 2019 menyatakan, “Pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. ”
Peraturan ini mengatur pencegahan melalui Kesiapsiagaan Nasional, dan Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi. Pertama, Kesiapsiagaan Nasional. Program ini dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertanggung jawab mengkoordinasikan Kesiapsiagaan Nasional ini dibantu kementerian. Dalam pengembangan kajian terorisme misalnya, BNPT bertugas mengintegrasikan seluruh kajian terorisme yang dilaksanakan lembaga/ kementerian.
Kedua, Kontra Radikalisasi. Program ini dilaksanakan terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme. Kontra Radikalisasi ini dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
Berikut bunyi Pasal 22 Ayat 1 PP 77 Nomor 2019: “Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme.”
Ketiga, deradikalisasi. Program ini dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme, dan mantan narapidana terorisme, atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.
Deradikalisasi dilakukan melalui empat tahap: identifikasi dan penilaian; rehabilitasi; reedukasi; dan reintegrasi sosial.
PP 77 Tahun 2019 ini juga mengatur perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Keempat petugas beserta keluarganya wajib diberi perlindungan, selama menangani tindak pidana terorisme, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
