PKS: Staf Khusus Milenial Menambah Tambun Kabinet Jokowi

Reporter

Dewi Nurita

Sabtu, 23 November 2019 12:44 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 21 November 2019. Dari kiri: Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, Adamas Belva Syah Devara, Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, Putri Indahsari Tanjung, Angkie Yudistia dan Aminuddin Ma'ruf. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai keberadaan staf khusus milenial dan 14 staf khusus presiden yang baru saja ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya semakin menambah tambun Kabinet Indonesia Maju. "Desain kabinet sudah tambun. Sudah ada Kantor Staf Presiden, Mensesneg, utusan khusus, Wantimpres, ditambah lagi 14 staf khusus milenial," ujar Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 23 November 2019.

Menurut Kholid, kondisi kabinet ini tidak sesuai dengan pernyataan Jokowi yang ingin merampingkan kabinet. "Katanya untuk membantu tugas presiden, semua juga membantu. Terlalu banyak yang memberi masukan kepada presiden, apa enggak bikin bingung?"

Presiden Jokowi baru-baru ini menunjuk tujuh staf khusus milenial dari berbagai latar belakang profesi. Mereka adalah Putri Indahsari Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara (Pendiri RuangGuru), Ayu Kartika Dewi (Perumus Gerakan SabangMerauke), Angkie Yudistia (Pendiri Thisable Enterprise, difabel tuna rungu), Gracia Billy Mambrasar (Pemuda asal Papua, penerima beasiswa Kuliah Oxford), Aminuddin Ma’aruf (Mantan ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia) dan Andri Taufan Garuda (CEO Amartha).

Ketua DPP Gerindra, Hendarsam Marantuko mengatakan, struktur staf khusus milenial ini diperlukan di kabinet untuk bisa menjadi pembisik langsung presiden berdasarkan aspirasi dari arus bawah. Apalagi, staf khusus milenial ini merupakan struktur baru yang sangat dibutuhkan untuk merangkul kaum muda.

"Mereka ini perlu diakomodir. Selama ini anak muda dikenal alergi politik dan enggan dengan birokrasi yang rumit," ujar salah satu pembicara dalam diskusi ini. Staf khusus milenial ini bisa menjadi jembatan suara milenial kepada presiden.

Advertising
Advertising

Berita terkait

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

3 jam lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

5 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

7 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

12 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

15 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

15 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

15 jam lalu

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

16 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya