TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak akan melarang bila Menteri BUMN Erick Thohir hendak menugaskan kadernya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menjadi pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia menyebut, Ahok tak perlu keluar jika menjadi pejabat BUMN. "Tidak harus keluar karena Pak Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan profesionalnya. Yang penting partai memastikan tidak ada conflict of interest," kata Hasto lewat keterangan tertulis pada Selasa, 19 November 2019.

Hasto juga mengharapkan publik agar tak khawatir bahwa penugasan BTP di BUMN memiliki konflik kepentingan dengan PDIP. "Apalagi Pak Ahok, siapa sih yang mengatur-atur Pak Ahok kalau untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan sempit?" ujar Hasto.

Kabar Ahok bakal bergabung ke salah satu BUMN merebak setelah bekas Gubernur DKI Jakarta itu datang memenuhi undangan Erick, Rabu pekan lalu. Dalam pertemuan selama satu setengah jam itu, Ahok mengaku banyak berdiskusi dengan Erick seputar perusahaan BUMN.

Sebelum meninggalkan Kementerian, Ahok menuturkan diminta terlibat di salah satu perusahaan pelat merah. Ia pun menerima tawaran tersebut. Namun, soal posisi yang akan ditempati, Ahok mengaku tidak tahu. "Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri," ujar Ahok, Rabu pekan lalu.

Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mengingatkan, BUMN harus steril dari parpol. Untuk itu, Ahok diminta mundur dari parpolnya saat ini yaitu PDIP. "Perlu juga dijelaskan kepada publik bahwa persoalan di DKI yang sempat menjadi polemik sudah selesai, sehingga tidak memunculkan kecurigaan lagi," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini lewat keterangan tertulis pada Rabu, 13 November 2019.