TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar hati-hati dalam mengevaluasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada langsung.

Apalagi menurut Ganjar, pemilihan kepala daerah lewat DPRD rawan jual beli suara.

Ganjar mengatakan, sejarah mencatat pemilihan kepala daerah secara tidak langsung pernah dilakukan di Indonesia dan tidak berhasil. "Di sana terjadi suap, jual beli, ada orang yang diumpetin (disembunyikan). Maka solusinya pemilihan langsung," kata dia, Selasa 19 November 2019.

Jika pemilihan kembali melalui DPRD, Ganjar memprediksi, tidak akan menyelesaikan masalah tingginya biaya menjadi kepala daerah. Ia mengingatkan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan efek positif dan negatif dalam menentukan kebijakan. "Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik setrika, maju mundur maju mundur," ujar Ganjar.

Meski demikian, Ganjar mengakui, ada beberapa hal yang harus dievaluasi dalam pemilihan langsung. Ia mencontohkan seperti biaya kampanye. Menurutnya, harus ada peraturan pengelolaan keuangan kampanye.

"Adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros," kata dia.

Guna memangkas biaya kampanye, Ganjar Pranowo mengusulkan Komisi Pemilihan Umum di daerah menyelenggarakan debat terbuka untuk kandidat. Kemudian pembatasan pemasangan atribut kampanye. "Tidak boleh sembarangan memasang atribut atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," ucap Ganjar.