TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Bambang Soesatyo atau Bamsoet memprotes cara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan timnya yang dianggap ingin membuat aklamasi di musyawarah nasional Partai Golkar Desember mendatang. Loyalis Bamsoet, Andi Sinulingga, menilai Airlangga dan timnya menutup ruang demokrasi di partai beringin.

Menurut Andi, Airlangga semestinya memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum. Tahapan pencalonan ketua umum harus dibuka sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Kami ingin ada penjaringan bakal calon dan dibuka. Kalau tidak ada yang mendaftarkan diri, selesai, aklamasi bukan hal yang tabu. Tapi kalau ada yang daftar kenapa ditutup," kata Andi dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 15 November 2019.

Menurut Andi, tahapan penjaringan bakal calon ini tertuang dalam AD/ART Bab XIV Pasal 50. Ayat (1) menyebutkan bahwa pemilihan ketua umum, ketua DPD baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta ketua DPC dilakukan oleh peserta musyawarah (nasional/daerah).

Adapun dalam ayat (2) disebutkan bahwa pemilihan dilakukan melalui tahapan penjaringan, pencalonan, dan pemilihan. Menurut Andi, jika aturan ini tak diterapkan maka akan menjadi preseden buruk untuk Golkar di waktu yang akan datang.

"Kalau ini tidak kita cegah, maka Pak Airlangga itu bisa jadi ketum seumur hidup, karena besok akan dia ulangi lagi cara-cara seperti itu," ujarnya.

Andi menjelaskan, ada dua syarat terjadinya aklamasi di munas Golkar. Pertama ialah lantaran tak ada calon lain. Kedua, ada calon lain tetapi munas akhirnya memilih secara musyawarah mufakat.

Sedangkan sejauh ini, kata Andi, setidaknya sudah ada tiga orang selain Airlangga yang berniat maju menjadi caketum Golkar. Mereka ialah Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, dan Indra Bambang Utoyo.

"Artinya bahwa menuju aklamasi itu jauh dari harapan dan keinginan Pak Airlangga, karena sudah pasti ada calon lain," ujarnya.

Sebelumnya, loyalis Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ace Hasan Syadzily mengatakan ada peluang terjadi aklamasi jika tidak ada calon lain yang didukung oleh minimal 30 persen pemilik suara di munas.

"Tidak tertutup kemungkinan akan aklamasi jika tidak ada calon ketum yang mendapatkan dukungan 30 persen sebagaimana yang dipersyaratkan AD/ART," kata Ace melalui pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 15 November 2019.

Menurut Ace, sebanyak 29 DPD I menyampaikan dukungan untuk Airlangga dalam Rapimnas Partai Golkar yang digelar kemarin, Kamis, 14 November 2019. Adapun sisanya disebutnya meminta dibuka peluang untuk calon lain.

"Tidak ada satu pun pandangan DPD Partai Golkar provinsi yang mengusulkan nama selain nama Airlangga walaupun ada satu dua DPD yang meminta supaya Munas Desember 2019 memberikan kesempatan kepada kader lainnya," kata Ace.