Pengamat Teroris: Status Pelaku Bom Bunuh Diri Masih Buram

Reporter

Andita Rahma

Kamis, 14 November 2019 09:03 WIB

Polisi memgawal warga yang akan memasuki Markas Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, Jawa Barat, pascaledakan bom bunuh diri di Medan, Rabu, 13 November 2019. Polisi memberlakukan akses masuk satu pintu dan melakukan pemeriksaan pada masyarakat yang masuk untuk meminimalkan ancaman teror. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat teroris Al Chaidar masih ragu mengenai status RMN, 24 tahun, terduga pelaku peledakan bom Medan di Markas Polisi Resor Kota Medan (Polrestabes) Medan. "Saya masih bingung. Apakah lone wolf, berjaringan, atau malah korban yang dititipi tanpa sepengetahuan," kata Chaidar saat dihubungi pada Kamis, 14 November 2019.

Chaidar meragukan keterangan polisi bahwa RMN adalah lone wolf atau pelaku yang beraksi sendiri. Sebab, ia tak mengekspresikan paham yang ia anut di akun YouTube atau media sosialnya. "Di sisi lain, prediksi saya tentang jaringan juga masih meragukan karena belum ada respon dari jaringannya."

RMN meledakkan tubuhnya dengan mengenakan jaket ojek online kemarin, Rabu, 14 November 2019, menjelang apel pagi. Ia menyusup masuk ke Markas Polrestabes Medan dengan memanfaatkan kerumunan orang yang sedang mengantre membuat SKCK. Bom meledak di Bagian Operasional Polrestabes Medan.

Chaidar mempertanyakan status RMN sebagaimana disebutkan oleh polisi. Ia ragu karena RMN meledakkan bom di sasaran yang tidak tepat. "Itu lemah karena mereka bilang dia mau buat SKCK." SKCK adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang biasa digunakan untuk melengkapi persyaratan mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Akibat ledakan itu enam orang menjadi korban bom Medan itu. Mereka adalah empat anggota polisi, satu warga sipil, dan satu orang pekerja harian lepas. Seluruh korban kini tengah mendapat perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Sumatera Utara.

ANDITA RAHMA | SAHAT SIMATUPANG

Advertising
Advertising

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

7 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

8 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

14 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya