Fadjroel Sebut Ahok Harus Keluar dari PDIP Jika Jadi Pejabat BUMN

Rabu, 13 November 2019 17:47 WIB

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) mengikuti pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis, 8 Agustus 2019. ANTARA/Nyoman Budhiana

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan tidak mengetahui secara detail apakah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bakal mendapat jabatan di PT Pertamina. Ia meminta menanyakan langsung kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Meski begitu Fadjroel menjelaskan mantan Gubernur DKI Jakarta ini bisa saja bergabung dengan BUMN asal memenuhi sejumlah persyaratan. Hal ini berdasarkan pengalaman Fadjroel saat ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya.

"Tapi soal syarat-syarat tidak ada masalah, ya. Syarat-syaratnya cuma kesesuaian kemampuan akademik dengan bidang usaha yang digeluti BUMN," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.

Selain itu, kata Fadjroel, pejabat di BUMN tidak boleh bergabung dengan partai politik. Ahok yang saat ini berstatus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kata Fadjroel, harus mengundurkan diri. "Kalau mau masuk BUMN, harus mengundurkan diri. Karena ada surat pakta integritas," ujarnya.

Terkait status Ahok sebagai mantan terpidana, Fadjroel merasa tidak masalah. "Tidak ada persyaratan itu secara langsung," ucap dia.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Ahok terlihat mendatangi Kementerian BUMN. Ia mengatakan bakal dilibatkan untuk menjabat di salah satu perusahaan plat merah ini. Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Menteri BUMN selama satu setengah jam sebelumnya. "Saya kalau untuk bangsa, negara, saya pasti bersedia," ujar dia.

Berita terkait

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

12 jam lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

13 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

14 jam lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

15 jam lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

16 jam lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

21 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

1 hari lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

1 hari lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

1 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya