TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar program Kartu Pra Kerja bisa dimulai pada Januari 2020. "Betul-betul kita harapkan pada saat menginjak Januari, program bisa mulai dijalankan," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang program kartu pra kerja di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Jokowi mengatakan, 58 persen tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan sekolah menengah pertama ke bawah. Karena itu, reformasi harus dimulai dari hulu yaitu pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.

Dengan Kartu Pra Kerja, para pencari kerja bisa memanfaatkannya untuk memilih langsung latihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang disiapkan pemerintah. "Mereka boleh memilih pelatihan diminati, misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Ingris, komputer, teknisi, programming, coding," ujar Jokowi.

Jokowi berharap program ini dijalankan secara masif melalui penyedia jasa swasta. Mantan Gubernur DKI ini meminta agar BUMN dan swasta turut dilibatkan dalam menyediakan tempat pelatihan yang representatif dengan dunia kerja.

Selain pencari kerja, Jokowi meminta agar Kartu Pra Kerja turut dinikmati korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Para korban PHK bisa memanfaatkan Kartu Pra Kerja untuk meningkatkan keterampilan melalui program re-skilling dan up-skilling.