Perusahaan Yamitema Laoly Pernah Garap Proyek di Medan
Reporter
Muhammad Hendartyo
Editor
Syailendra Persada
Selasa, 12 November 2019 04:48 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Yamitema T. Laoly, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin pada Senin, 11 November 2019.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS mengatakan penyidik perlu mendalami sejumlah informasi yang muncul dalam proses penyidikan suap ini. "Pemeriksaan biasa, kami mendapat informasi mengenai saksi dalam pemeriksaan," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, 11 November 2019.
Dalam perkara ini, KPK menduga Dzulmi menerima duit sekitar Rp 380 juta dari Kepala Dinas PUPR Medan Isa Ansyari. Sebagian duit itu diduga dipakai untuk menambal pengeluaran perjalanan dinas ke Jepang yang dilakukan Dzulmi bersama bawahannya. Selain itu, KPK juga menduga Dzulmi menerima uang terkait proyek.
Yamitema atau biasa dipanggil Tema merupakan Direktur PT Kani Jaya Sentos. Berdasarkan penelusuran Tempo, perusahaan ini beralamat di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Blok C Nomor 1, Medan, Sumatera Utara.
Laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Medan mencatat perusahaan ini pernah mengerjakan proyek Pemkot Medan. Pada 2017, PT Kani Jaya mendapatkan proyek Pembangunan drainase di Jalan Setia Budi, Kecamatan Sunggal. Nilai proyek saluran air itu sebesar Rp 4,5 miliar.
<!--more-->
LPSE Universitas Sumatera Utara mencatat PT Kani Jaya juga pernah mengerjakan proyek di kampus ini. PT Kani Jaya menjadi salah satu pemenang proyek pembangunan Embung Utara Kwala Bekala Kampus II USU pada 2017. Nilai proyek ini ialah Rp 10 miliar. Selain itu, PT Kani Jaya juga memenangi proyek rehabilitasi berkala Jalan Sempurna di Deli Serdang dengan nilai Rp 4,2 miliar.
Yasonna mengakui anaknya memang punya usaha di Medan. Namun, kata dia, Tema sudah lama tak terlibat dalam urusan proyek di Medan. "Selama tiga tahun ini dia dalam urusan di Kota Medan, dia enggak banyak terlibat," kata politikus PDIP ini di Istana Negara, 11 November 2019.