Perusahaan Yamitema Laoly Pernah Garap Proyek di Medan

Selasa, 12 November 2019 04:48 WIB

Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (tengah) mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 serta menyita barang bukti uang sebesar Rp200 juta. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Yamitema T. Laoly, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin pada Senin, 11 November 2019.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS mengatakan penyidik perlu mendalami sejumlah informasi yang muncul dalam proses penyidikan suap ini. "Pemeriksaan biasa, kami mendapat informasi mengenai saksi dalam pemeriksaan," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

Dalam perkara ini, KPK menduga Dzulmi menerima duit sekitar Rp 380 juta dari Kepala Dinas PUPR Medan Isa Ansyari. Sebagian duit itu diduga dipakai untuk menambal pengeluaran perjalanan dinas ke Jepang yang dilakukan Dzulmi bersama bawahannya. Selain itu, KPK juga menduga Dzulmi menerima uang terkait proyek.

Yamitema atau biasa dipanggil Tema merupakan Direktur PT Kani Jaya Sentos. Berdasarkan penelusuran Tempo, perusahaan ini beralamat di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Blok C Nomor 1, Medan, Sumatera Utara.

Laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Medan mencatat perusahaan ini pernah mengerjakan proyek Pemkot Medan. Pada 2017, PT Kani Jaya mendapatkan proyek Pembangunan drainase di Jalan Setia Budi, Kecamatan Sunggal. Nilai proyek saluran air itu sebesar Rp 4,5 miliar.

Advertising
Advertising

<!--more-->

LPSE Universitas Sumatera Utara mencatat PT Kani Jaya juga pernah mengerjakan proyek di kampus ini. PT Kani Jaya menjadi salah satu pemenang proyek pembangunan Embung Utara Kwala Bekala Kampus II USU pada 2017. Nilai proyek ini ialah Rp 10 miliar. Selain itu, PT Kani Jaya juga memenangi proyek rehabilitasi berkala Jalan Sempurna di Deli Serdang dengan nilai Rp 4,2 miliar.

Perusahaan ini juga pernah menggarap proyek Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tanjung Pura-Tanjung Selamat di Kabupaten Langkat. Proyek ini diadakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, melalui Satuan Kerja Dinas Bina Marga. Proyek tersebut memiliki pagu anggara Rp 7,2 miliar dengan harga penawaran perseroan sebesar Rp 6,9 miliar.
Kemudian, mereka juga pernah mengejarkan proyek Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sumbul Pegagan-Parikki-Pangiringan di Kabupaten Dairi. Proyek ini diadakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, melalui Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Proyek tersebut memiliki pagu anggaran Rp 3,43 miliar dengan harga penawaran perseroan sebesar Rp 3,40 miliar.
Lalu ada juga proyek Pembangunan Embung Utara Kwala Bekala Kampus II USU.
Proyek ini diadakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, melalui Satuan Kerja Universitas Sumatera Utara. Proyek tersebut memiliki pagu anggara Rp 10 miliar dengan harga penawaran perseroan sebesar Rp 9,4 miliar.
Selain itu ada proyek Peningkatan Jalan Onan Ganjang - Bonan Dolok. Proyek diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, melalui Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Proyek tersebut memiliki pagu anggara Rp 8 miliar dengan harga penawaran perseroan sebesar Rp 7,7 miliar.

Yasonna mengakui anaknya memang punya usaha di Medan. Namun, kata dia, Tema sudah lama tak terlibat dalam urusan proyek di Medan. "Selama tiga tahun ini dia dalam urusan di Kota Medan, dia enggak banyak terlibat," kata politikus PDIP ini di Istana Negara, 11 November 2019.

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

9 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

9 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

12 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

12 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

13 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

15 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

19 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

21 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya