INFO NASIONAL — Tata kelola zakat harus ditujukan untuk kepentingan umat dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, tata kelola penggalangan pengumpulan hingga penyebaran zakat pun terintegrasi dengan teknologi digital untuk mencapai hasil maksimal.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menyatakan hal tersebut pada World Zakat Forum (WZF) 2019 di Crown Plaza Hotel, Kota Bandung, pada Selasa, 5 November 2019. Konferensi yang diikuti oleh peserta dari 30 negara ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan.

Uu optimistis apabila pengelolaan terintegrasi dengan teknologi digital, maka pengumpulan dan penyebaran zakat akan cepat sampai kepada penerima zakat. Zakat juga bisa menjadi salah satu cara menurunkan angka kemiskinan di Jabar.

“Melalui teknologi digital, tata kelola zakat bisa lebih mudah, cepat dan praktis bagi para muzaki (wajib zakat) dalam membayar zakat,” kata Uu.

Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, yang hadir pada acara tersebut mengatakan, WZF merupakan tempat untuk merumuskan optimalisasi zakat. Sebab, jika dikelola dengan manajemen yang baik, zakat akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurut Ma’ruf, potensi zakat Indonesia tergolong besar, yakni mencapai Rp 230 triliun. Namun, zakat yang bisa dikelola baru Rp 8 triliun atau 3,5 persen dari potensi yang ada. Meski begitu, pengumpulan zakat nasional tumbuh 24 persen dalam kurun lima tahun.

"Meski tumbuh lebih baik, perlu terobosan lebih baik lagi karena masih jauh dari potensi zakat yang ada," ucapnya.

Ma’ruf juga menginstruksikan lembaga dan organisasi pengelola zakat untuk mengelola zakat yang terintegrasi dengan sistem digital. "Intinya perbaikan tata kelola melalui penyempurnaan sistem manajemen, peningkatan kapasitas pengelola, serta sistem monitoring, dan evaluasi yang baik," ujarnya. (*)