Siasat Pajak Murah Dealer Mobil Mewah

Reporter

Andita Rahma

Editor

Amirullah

Senin, 4 November 2019 10:00 WIB

Ketua KPK Agus Rahardjo (dua kiri), Ketua Komisioner Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC) Dato' Sri Mohd Shukri bin Abdul (tengah), dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (dua kanan) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 November 2018. KPK bersama MACC memperpanjang nota kesepahaman perjanjian pemberantasan korupsi selama lima tahun. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyoroti PT Wahana Auto Ekamarga, dealer resmi mobil merek Jaguar, Land Rover, dan Bentley sejak komisarisnya, Darwin Maspolm, diduga menyuap empat pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Keempat pegawai itu diduga disuap sebesar Rp 1,8 miliar untuk menyulap pembukuan tahun 2015 dan 2016 agar mendapatkan restitusi pajak dari pemerintah. Kini empat pegawai itu kini sudah ditahan oleh KPK sejak Oktober 2019.

PT Wahana Auto Ekamarga merupakan dealer resmi merek mobil Jaguar, Land Rover, dan Bentley sejak 2017. Perusahaan itu melanjutkan bisnis penjualan mobil dan ruang pamer dari PT Grandauto Dinamika, di mana Grandauto tercatat sebagai agen tunggal pemegang merek tiga mobil itu sejak awal 2000. Kedua perusahaan itu disebut berada di bawah satu induk, yakni Samling Group yang berpusat di Malaysia.

Seiring dengan penyidikan yang dilakukan KPK, ditemukan fakta lain bahwa kedua perusahaan itu diduga merekayasa faktur impor mobil sejak 2000-an. Seorang penegak hukum menyebut PT Wahana Auto Ekamarga dan PT Grandauto Dinamika memanipulasi faktur impor dengan tujuan mengurangi harga mobil hingga setengahnya.

"Dengan mengurangi harga impor, pajak yang harus dibayarkan akan jauh berkurang," ujar penegak hukum itu, sebagaimana dilansir Majalah tempo edisi 4 November 2019.

Advertising
Advertising

Seperti diketahui, Jaguar, Land Rover, dan Bentley memang tergolong barang mewah karena harga jualnya yang mencapai Rp 4,2 miliar. Atas kategori itulah, Bea dan Cukai menerapkan pajak dengan persentasi tinggi terhadap ketiga merek mobil tersebut.

PT Wahana Auto Ekamarga pun diduga melibatkan banyak pihak dalam merekayasa faktur. Mereka mengimpor ketiga mobil itu melalui satu perusahaan importir Singapura, di mana perusahaan ini juga diduga membuat tiga faktur dengan nilai uang berbeda.

KPK kini mengaku sudah mengantongi setumpuk dokumen dugaan rekayasa perhitungan pajak PT Wahana Auto Ekamarga. Lembaga antirasuah itu juga terus membuka komunikasi dengan penyelidik Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani kasus ini.

Sementara itu, Pengacara PT Wahana Auto Ekamarga, Andy Kelana, menyangkal segala tuduhan KPK bahwa perusahaan yang perkaranya ia tangani mencurangi faktur pembelian untuk mengakali pajak.

"PT Wahana hanya menyediakan showroom. Seharusnya importir yang paling mengetahui soal invoice tersebut (PT Globalindo Permata tercatat sebagai pengimpor tersebut)," ujar Andy. Baca berita selengkapnya di Majalah Tempo "Skandal Pajak Murah Mobil Mewah".

ANDITA RAHMA | MAJALAH TEMPO

Berita terkait

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

16 menit lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Babak Baru Konflik KPK

4 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

5 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

5 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

7 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

9 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

14 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya