INFO NASIONAL — Roda perubahan zaman terus berputar dengan cepat dan sudah terbukti bahwa ragam perubahan itu menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman. Maka, haluan negara (dalam bentuk TAP MPR atau UU) akan menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk menjaga dan memperkuat eksistensi negara kesatuan dan kebhinnekaan bangsa.

Karena itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengimbau semua elemen masyarakat untuk tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN). Sejatinya, GBHN merefleksikan kearifan negara melihat dan membaca kebutuhan sekarang dan tantangan di masa depan yang akan dihadapi generasi muda.

Esensi GBHN adalah menetapkan dan menyepakati kehendak atau cita-cita yang ingin diwujudkan bangsa ini dalam beberapa puluh tahun mendatang. Maka, muatan GBHN harus bersumber dari pemikiran, perhitungan, perkiraan dan penetapan target-target oleh semua elemen bangsa melalui dewan perwakilan dan majelis permusyawaratan (MPR/DPR/DPD).

Dengan berproses seperti itu, menjadi jelas bahwa GBHN itu bukan gagasan atau kehendak personal dan bukan pula interes kelompok. Jangan juga rencana amandemen untuk menghadirkan kembali GBHN dipersepsikan sebagai upaya memperbesar otot MPR untuk sekadar menjadi lembaga tertinggi kembali. Urgensi bangsa ini punya GBHN tidak sesederhana itu.

GBHN tak lebih dari sebuah dokumen yang menetapkan arah dan tujuan masa depan bangsa. Hampir semua bangsa memiliki dokumen serupa GBHN karena setiap bangsa punya cita-cita dan target. Tiongkok berhasil melakukan lompatan besar berkat semangat Gaige Kaifang (reformasi dan keterbukaan) yang digagas pemimpin Tiongkok almarhum Deng Xiao Ping. Gaige Kaifang bisa disebut serupa GBHN.

Berpijak pada Gaige Kaifang itulah, Tiongkok melakukan modernisasi empat pilar, meliputi pembangunan sektor pertanian, sektor industri, pengembangan teknologi dan pembangunan sektor pertahanan. Hasilnya, dari negeri komunis dengan tingkat kemiskinan akut hingga dasawarsa 90-an, Tiongkok kini telah berubah menjadi kekuatan yang menentukan geopolitik dan arah perekonomian global.

Draft GBHN yang akan dibahas MPR pun lebih fokus pada cita-cita dan arah masa depan bangsa. Cakupannya meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu GBHN haruslah holistik. Menjadi tidak relevan jika orang berbicara GBHN tetapi pijakan berpikirnya politik praktis. (*)