TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini menilai ide Menteri Agama Fachrul Razi ingin mencegah penyebaran ustad provokatif dengan mengadakan penataran Pancasila perlu dikaji ulang.

Ia menilai langkah yang diwacanakan oleh Fachrul terlalu menyederhankan masalah. "Upaya itu cenderung mengecilkan masalah dan belum menyentuh pokok persoalan," ujar Helmy saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Oktober 2019.

Helmy menilai menilai akar masalahnya terletak pada inkompetensi dan keringnya wawasan keagamaan. Karena itu, penataran pada para ustad tak akan menyelesaikan masalah. "Harus ada langkah komprehensif dalam menyiapkan Dai dan ustad yang moderat dan berpandangan luas serta inklusif," kata Helmy.

Ia mencontohkan di NU, terdapat wahana pengkaderan bernama PPWK (Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan), untuk melahirkan ulama-ulama kompeten. Di sana, kurikulum dan desain pengkaderan dikaji agar ada alumnus yang benar-benar memiliki kompetensi keilmuan mendalam, sekaligus memiliki pandangan keagamaan yang moderat dan terbuka.

"Jika pendekatan tidak tepat, justru khawatir menimbulkan kesan antipati terhadap Pancasila. Cara-cara politisasi Pancasila khas Orde Baru sudah tidak relevan," kata Helmy.

Menteri Agama Fachrul Razi berencana menggelar penataran bagi ustad-ustad atau penceramah. Tujuannya untuk mencegah tersebarnya ajaran-ajaran provokatif kepada masyarakat lewat masjid-masjid atau tempat ibadah lainnya. Fachrul mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menunjukkan keseriusannya mencegah paham-paham radikal berkembang di tengah masyarakat.