TEMPO Interaktif, Jakarta:Sikap Komisi Pertahanan DPR terbelah mengenai kerja sama Naval Medical Reasearch 2 (Namru 2), laboratorium milik ANgkatan Laut Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia. Dalam kesimpulan hasil rapat kerja Komisi dengan Menteri Kesehatan, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI hari ini, Rabu (25/6), setidaknya ada tiga pendapat yang berbeda.Pendapat pertama menginginkan agar Namru 2 dihentikan, seperti dikemukakanoleh Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi BPD. Pendapat lainnya ingin Namru dihentikan operasionalnya, selanjutnya dievaluasi sesuai dengan kepentingan nasional. Pendapat ini diwakili oleh Fraksi PDIP, Fraksi PKS, dan Fraksi PDS. Adapun pendapat ketiga menginginkan Namru 2 dievaluasi dan dilanjutkan dengan syarat-syarat. Pendapat yang ketiga ini didukung oleh Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS. Dua fraksi, yakni PKS dan BPD, sikapnya bahkan terbelah di antara para anggotanya. Sebagian anggota Fraksi PKS ada yang mendukung pendapat pertama dan ketiga. Demikian pula Fraksi BPD, yang sebagian mendukung pendapat pertama dan kedua.Fraksi yang mendukung pendapat yang ketiga menginginkan dalam perjanjian tercantum adanya kepentingan kedaulatan keamanan nasional, mekanisme pengawasan yang efektif, terdapat akses dan transfer teknologi. Selain itu, pemerintah Amerika diwakili sipil dalam bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, yang juga diwakili dari institusi sipil. Mereka juga meminta tidak ada imunitas diplomatis terhadap personil Namru 2, serta lokasi laboratorium tidak berada di daerah rawan.Ketua Komisi Pertahanan Theo L Sambuaga menyatakan ketiga pendapat itu akan disampaikan kepada pemerintah sebagai rekomendasi dalam memutuskan kerja sama dengan Namru 2. "Semua catatan dan pandangan kita masukkan sebagai rekomendasai." katanya. Aqida Swamurti