Idham Azis Diminta Serius Ungkap Teror ke Novel Baswedan

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Kamis, 31 Oktober 2019 07:07 WIB

Ekspresi calon Kapolri Komjen Pol Idham Azis saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Idham Azis diharapkan serius menangani serangan teror yang menyasar pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Harapan ini diungkapkan KPK setelah DPR menyetujui pengangkatan Idham sebagai Kapolri pada Rabu kemarin.

"Harapan dari KPK selain kerja sama antar lembaga penegak hukum lebih kuat, yang juga sangat penting adalah kita perlu secara serius menyikapi upaya-upaya serangan dan teror terhadap penegak hukum," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Febri menyebutkan aksi teror yang belum terungkap hingga sekarang adalah serangan ke rumah dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Rumah Agus diteror bom palsu, sementara rumah Syarif dilempar oleh bom molotov pada awal Januari 2019.

Selain itu, kasus lain yang belum diungkap ialah penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Sebagai Kepala Bareskrim Polri, Idham mengepalai tim teknis polri yang bertugas merampungkan penyelidikan kasus Novel.

Presiden Joko Widodo memberikan waktu 3 bulan kepada tim ini untuk menangkap pelaku penyerangan Novel. Tenggat itu akan habis pada akhir Oktober ini.

Advertising
Advertising

KPK berharap terpilihnya Idham menjadi Kapolri bisa mendorong kasus ini diselesaikan. Tak hanya pelaku lapangannya, kata Febri, KPK berharap polisi juga menemukan dalang penyerangan. "Harapannya tentu juga sampai ke siapa yang menyuruh," kata dia.

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

3 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

12 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

12 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

15 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

15 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

18 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya