Akhiri Uji Kelayakan, Idham Azis Kutip Kata-kata BJ Habibie

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 30 Oktober 2019 20:50 WIB

Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Komjen Pol Idham Azis memberi hormat sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. Idham merupakan calon tunggal setelah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Tito Karnavian. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta-Mengakhiri uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), calon Kapolri Komisaris Jenderal Idham Azis mengutip kata-kata mantan presiden BJ. Habibie dalam bukunya berjudul Detik-detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi.

"Kepada Tuhan, saya tidak akan bertanya mengapa kenapa dan bagaimana. Namun jika hamba diperkenankan mengajukan satu permohonan, maka berilah hamba petunjuk serta kekuatan untuk mengambil jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu," ujar Idham di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 30 Oktober 2019.

Uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri ini berlangsung sekitar 1,5 jam. Selama sesi tanya jawab, anggota Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali tidak menanyakan atau menuntut penyelesaian kasus kepada Idham. Ketua Komisi Hukum DPR Herman Herry beralasan tidak menanyakan kasus kepada Idham karena masa jabatan Idham hanya 14 bulan.

"Jadi, kami tidak bicara kasus per kasus, karena beliau hanya menjabat 14 bulan, relatif singkat. Kami akan lebih fokus pada kerja cepat yang mau beliau lakukan," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

10 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

19 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya