Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) saat menggelar aksi Kamisan ke-600 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 5 September 2019. Kamisan ke-600, tahun ke-12, seharusnya bukan sesuatu yg pantas untuk diperingati dan "dirayakan". TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta-Puluhan aktivis hak asasi manusia menggelar aksi menolak dipilihnya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Penolakan itu disampaikan pada acara Kamisan ke-607 di Taman Aspirasi Monumen Nasional, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.
"Kami kecewa terhadap pengangkatan para jenderal terduga HAM berat duduk di jajaran kabinet," kata Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan Sumarsih saat Kamisan di depan Istana Negara.
Dalam aksi itu, para aktivis HAM juga mengirimkan surat ke Presiden Jokowi. Judulnya Kabinet Indonesia Maju Mengawali Hari Kelam Bagi HAM.
Dalam suratnya JSKK memprotes penunjukan Prabowo sebagai Menhan. Sebab, Prabowo diduga sebagai dalang penculikan aktivis prodemokrasi 1998. "Sebagai Danjen Kopassus, tahun 1988 membentuk Tim Mawar untuk melakukan penculikan terhadap 23 aktivis prodemokrasi," seperti tertulis dalam surat yang disampaikan ke presiden.
Para aktivis menuntut Jokowi mencabut surat pengangkatan Prabowo. Mereka meminta Jokowi segera menugaskan Menko Politik Hukum dan Keamanan untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Mereka juga meminta Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
