ST Burhanuddin Adik Politikus PDIP, Jokowi: Saya Jamin Profesional
Reporter
Friski Riana
Editor
Purwanto
Kamis, 24 Oktober 2019 17:45 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan Jaksa Agung ST Burhanuddin akan bekerja secara profesional, meski memiliki hubungan keluarga dengan politikus PDIP TB Hasanuddin.
"Saya jamin jaksa agung profesional dalam menjalankan tugasnya dalam penegakkan hukum. Beliau mantan jaksa agung muda, berpengalaman. Kita lihat penampilan oke, tegas, tapi lembut," kata Jokowi dalam dialog bersama awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.
Posisi Jaksa Agung, kata Jokowi, dibutuhkan orang yang berasal dari internal Kejaksaan dan memahami urusan internal lembaga tersebut. Saat bertemu dengan ST Burhanuddin, Jokowi mengaku tertarik dengan pemaparan pensiunan jaksa muda perdata itu tentang proses perbaikan di internal Kejaksaan Agung, khususnya soal pencegahan korupsi.
Soal ST Burhanuddin merupakan adik dari politikus PDIP TB Hasanuddin, Jokowi menanggapi bahwa fakta tersebut tidak boleh dipandang sebagai alasannya menunjuk Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. "Seseorang ada saudara di partai saya kira kita tidak boleh melihat itu."
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebelumnya menuding pemilihan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung berbau politis. MAKI menduga Burhanuddin dipilih sebagai Jaksa Agung karena kedekatannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan ST Burhanuddin merupakan adik kandung dari TB Hasanudin, mantan Ketua PDIP Jawa Barat. "Saya menduga pilihan kepada Burhanuddin sebagai Jaksa Agung karena faktor kedekatan dengan tokoh atau pengurus partai, yaitu adik kandung dari TB Hasanuddin," kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2019.
Menurut Boyamin, pilihan Jaksa Agung untuk periode kedua Presiden Joko Widodo seperti mengulang periode pertamanya yang menunjuk HM Prasetyo, mantan politikus Partai Nasdem. Menurut dia, pemilihan HM Prasetyo mengakibatkan kasus yang ditangani kejaksaan jadi sarat kepentingan politik. "Sehingga tidak mandiri dalam penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi," kata dia.
FRISKI RIANA
