INFO NASIONAL — Presiden RI, Joko Widodo, telah memilih Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggantikan Menteri sebelumnya, Komisaris Jenderal (Purn) Syafruddin, yang kini purna tugas.

Presiden Joko Widodo berpesan agar Menteri PANRB yang baru, Tjahjo Kumolo, dapat mengawal birokrasi pemerintahan agar lebih cepat. “Juga membangun core government IT system,” ujar Presiden RI saat memperkenalkan kabinetnya di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Saat ini Kementerian PANRB memang tengah mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dikenal juga sebagai e-government yang nantinya akan diterapkan di jajaran pemerintahan pusat dan daerah.

SPBE dibangun untuk efisiensi anggaran, integrasi aplikasi layanan, serta efisiensi penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tjahjo adalah putra dari Bambang Soebandiono, seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Meski lahir di Surakarta, Tjahjo banyak menghabiskan waktu sekolahnya di Semarang sejak sekolah dasar hingga kuliah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Pria kelahiran Surakarta, 1 Desember 1957 mengawali karier politiknya setelah lulus kuliah pada usia 28 tahun. Pemilu 1987, Tjahjo menjadi anggota DPR. Saat itu, ia menjadi salah satu anggota DPR RI termuda di usia 30 tahun. Pada pemilu 1992, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR dari Partai Golkar.

Peralihan Orde Baru ke Reformasi pada 1998, membuat Tjahjo pindah ke PDI Perjuangan. Pada pemilu 1999, Tjahjo kembali menjadi anggota DPR. Ia merupakan salah satu anggota DPR terlama dari partai yang berbeda, yakni enam periode.

Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo meminta Tjahjo untuk bergabung dalam Kabinet Kerja 2014-2019 sebagai Menteri Dalam Negeri. Di periode kedua Presiden Joko Widodo 2019-2024 ini, Tjahjo dipercaya kembali menjadi anggota kabinet dengan jabatan Menteri PANRB. (*)