TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyiapkan infrastruktur riset untuk menciptakan sebuah platform terbuka yang memungkinkan publik terlibat langsung dalam kegiatan riset.

“Konsep sumber daya manusia unggul adalah sosok pion yang memberi dampak ekonomi yang besar. Hal itu tidak mungkin tercapai tanpa adanya ekosistem iptek yang kondusif,” kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Laksana Tri Handoko dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Pembangunan sumber daya manusia unggul menjadi satu dari lima sasaran pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2014 mendatang.

Menurut Handoko, sosok-sosok seperti Nadiem Makarim lahir berkat adanya ekosistem iptek. Ekosistem ini adalah platform yang membuat orang berkumpul secara alami, bukan karena otoritas tapi dari fungsi dan layanan yang diberikan.

“Platform ini harus terbuka bagi semua pihak, menciptakan interaksi yang alami, dan memungkinkan siapa saja bisa menjadi inovator. Saat ini, LIPI tengah mengupayakan penciptaan platform tersebut," katanya.

Beberapa hal yang dilakukan antara lain lewat investasi besar-besaran pada infrastruktur riset, membuka fasilitas agar publik bisa berkolaborasi dalam kegiatan penelitian, perekrutan diaspora, program master dan doktoral by research, juga debirokratisasi.

Lembaga riset idealnya harus berfungsi sebagai hub untuk memfasilitasi mitra juga merangsang munculnya technopreneur dan innopreneur yang terlibat dalam proses penelitian.

Untuk mencapai hal tersebut, LIPI membuka peluang industri dan swasta untuk menggunakan fasilitas LIPI baik berupa peralatan, laboratorium, maupun sumber daya manusia iptek.

“Kami juga memfasilitasi akademisi untuk berkolaborasi lewat fasilitasi perusahaan rintisan dan magang penelitian untuk mahasiswa,” ujar dia.

Sekretaris Utama LIPI Nur Tri Aries Suestiningtyas mengungkapkan, salah satu persoalan pokok sumber daya manusia iptek Indonesia adalah hanya 14,08 persen yang berkualifikasi S3.

“Dari sisi produktivitas jumlah publikasi internasional Indonesia sebanyak 72.146. Meskipun mengalami peningkatan, namun posisi masih ada di peringkat 52 dari 230 negara,” ujar dia.

Nur juga mengungkapkan, dari 9.362 paten yang didaftarkan secara global hanya 2.272 atau 24 persen berasal dari peneliti Indonesia.

“Kondisi ini menunjukkan sistem inovasi di Indonesia perlu terus didorong dan ditingkatkan agar tumbuh ekosistem riset disamping alokasi pendanaan dan sistem insentif yang memadai bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia iptek,” kata Nur.

Selain mengelola 1.400 sumber daya manusia peneliti dari 3.985 pegawainya, LIPI juga bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pelatihan sumber daya peneliti nasional sebanyak 8.709 orang yang berasal dari 45 kementerian dan lembaga.

“Untuk menginisiasi pembinaan sumber daya manusia peneliti secara komprehensif, reformasi kelembagaan LIPI telah dilakukan pada awal tahun 2019,” ujar Nur.

Ia menjelaskan, reorganisasi LIPI tahap pertama telah mengurangi 132 jabatan struktural, yang menjadikan lembaga riset itu menjadi ramping, miskin struktur, namun kaya fungsi. Namun hal ini diidentifikasi akan memiliki potensi masalah sendiri, jika tidak diimbangi sistem karir untuk mendapatkan peneliti yang memiliki talenta sebagai kader pemimpin litbang.

Nur menjelaskan, saat ini, pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menyusun desain dan kebijakan Manajemen Talenta Nasional yang di dalamnya melibatkan unsur kementerian dan lembaga lainnya seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, serta Komite Aparatur Sipil Negara.

“Masing-masing kementerian dan lembaga diarahkan untuk mulai menyusun manajemen talenta tempatnya masing-masing,” ujar Nur.

ANTARA