INFO NASIONAL — Sebelum mendengarkan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo membacakan surat keputusan KPU Nomor 1185/PL.01.9-Kpt06/KPU/VI/ 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden. Dalam surat yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 30 Juni 2019 menetapkan pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma’ruf Amin dalam pemilu 2019, yakni nomor urut satu dengan perolehan suara 85.607.362 atau 55,50 persen.

Setelah membacakan surat keputusan tersebut, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengucapkan sumpah dan jabatannya yang dipandu Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Dan, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Ketua MPR mengatakan dengan demikian, sejak hari ini pasangan Presiden dan Wakil Presiden adalah Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. “Dan, kita baru saja menyaksikan peralihan kekuasaan secara simbolis, di mana Bapak Jusuf kalla mempersilakan Pak Ma’ruf menduduki kursi wakil presiden,” katanya.

Dikatakan Bambang, kini, hingga pada 20 Oktober 2024 yang akan datang, pasangan presiden dan wakil presiden telah memperoleh kepercayaan untuk menjalankan amanah rakyat. Dengan demikian, mereka bukan lagi pemimpin satu golongan tapi menjadi pemilik dan pemimpin seluruh takyat, bangsa, dan Indonesia.

Selain itu, Bambang berharap capaian yang telah diraih saat ini tetap dapat dilanjutkan tanpa mengenyampingkan sejarah bangsa di masa lalu dan pengalaman bangsa-bangsa lain. Ketua MPR berharap, pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sukses menjalankan konstitusional dan Indonesia dapat bermartabat dan berperan aktif dalam membangun bangsa.

Kemudian, dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden. Dia mengatakan sudah saatnya perekonomian Indonesia membaik.

Menurut Joko Widodo, setelah hampir satu abad mestinya Indonesia mampu meraih 320 juta per kapita per tahun atau 27 juta per kapita per bulan. Itulah target yang dapat dicapai.

“Kita harus menuju ke sana, kita sudah hitung-hitung, kita sudah kalkulasi dan target itu sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai, tapi tidak datang otomatis, tidak dengan mudah, kita harus kerja cepat dan disertai dengan kerja kita yang produktif,” katanya.

Dalam dunia yang kompetitif, harus berani mengembangkan cara baru, tidak dengan rutinitas monoton. Inovasi, kata Joko Widodo, tidak hanya teknologi tetapi juga budaya.

“Mendobrak rutinitas adalah satu hal dan mendobrak produktivitas adalah suatu hal, tapi jangan berorientasi pada proses tapi pada hasil yang nyata,” katanya.

Dia juga mengingatkan para menterinya agar tidak hanya membuat dan melaksanakan aturan tapi membuat rakyat menikmati pembangunan. Oleh karena itu, dengan bonus demografi saat ini di mana jumlah tenaga produktivitas sangat besar maka ada lima prioritas. Yang pertama, pembangunan SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil akan menjadi prioritas. Kedua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Kemudian, segala bentuk regulasi akan disederhanakan.

“Pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan dua undang-undang besar, yaitu undang-undang cipta lapangan kerja dan UU UMKM,” katanya.

Joko Widodo berharap masing-masing undang-undang tersebut akan mereduksi beberapa undang-undang bahkan puluhan undang-undang. Selanjutnya, keempat, penyederhanaan birokrasi dan investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

“Eselonisasi harus disederhanakan, eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, apa ngga kebanyakan? Saya akan minta disedehakanan dua level saja dan akan diganti dengan jabatan fungsinal yang menghargai kompetensi,” ujarnya.

Kemudian, prioritas kelima adalah transformasi ekonomi dari daya alam ke yang lebih tinggi untuk kemakmuran bangsa.

Joko Widodo juga mengucapkan terimakasih kepada Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla karena telah bahu membahu menjalankan pemerintahan. Dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada dan seluruh lembaga negara pada jajaran pemerintah TNI dan Polri dan seluruh bangsa ikut membantu menjalankan pemerintah lima tahun. (*)