TEMPO.CO, Jakarta- Survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan mayoritas publik tak setuju jika Partai Gerindra masuk ke koalisi Jokowi atau bergabung ke pemerintahan. Data survei menunjukkan bahwa ketika menyikapi agresivitas Prabowo yang terlihat ingin berkoalisi dengan Koalisi Jokowi, hanya 32,5 persen masyarakat yang setuju. Sementara yang tidak setuju 40,5 persen.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan penolakan keras disuarakan secara konsisten oleh basis pemilih PDIP, NasDem, Gerindra, dan PKS
serta anggota ormas Islam seperti Persis, FPI dan Persaudaraan Alumni 212.

"Sementara basis pemilih partai lain relatif cair dan moderat," ujar Adi di kantor Parameter Politik Indonesia, Jakarta Selatan pada Kamis, 17 Oktober 2019.

Adi menuturkan publik yang setuju Gerindra bergabung ke pemerintahan beranggapan bahwa pilpres sudah usai sehingga tidak perlu melanjutkan perselisihan. Selain itu, bergabungnya Gerindra dinilai dapat turut membantu menguatkan pemerintahan Jokowi dalam membangun bangsa.

"Sementara yang tidak setuju menyatakan koalisi belum mampu menerima kekalahan saat pilpres karena menganggap Jokowi curang," ujar Adi. Publik juga berharap dengan tidak bergabungnya Gerindra akan ada penyeimbang di luar pemerintah.

Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional ini dengan metode wawancara tatap muka (face to face interview) pada 5-12 Oktober 2019 dengan sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metode stratified multi stage random sampling dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.