TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Eriko Sotarduga mengatakan safari politik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke ketua-ketua umum partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin baru sebatas membicarakan kemungkinan berkoalisi di parlemen.

"Untuk koalisi di parlemen, tentu itu dibicarakan dengan ketum partai masing-masing. Dan itu sudah dilakukan Pak Prabowo. Tapi soal koalisi itu akan terjadi atau tidak, saya belum mengetahui," ujar Eriko saat ditemui di kantor Parameter Politik Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Oktober 2019.

Sedangkan untuk berkoalisi dan masuk kabinet, ujar Eriko, pembicaraan langsung dilakukan Prabowo dengan Jokowi. "Sebab kabinet itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. Bisa saja kan beliau berikan juga, kemudian meminta orang dari Pak Prabowo," ujar Eriko.

PDIP, ujar Eriko, juga tidak pusing memberikan persyaratan jika Gerindra hendak bergabung ke pemerintahan. "Itu hak masing-masing partai, karena ini kan menanam untuk 2024. Masyarakat yang memilih mereka nanti," ujar dia.

Sikap PDIP ini berbeda dengan partai lain anggota koalisi Jokowi yang sudah mewanti-wanti agar Gerindra tak banyak permintaan jika hendak bergabung. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, misalnya, menggarisbawahi jika Gerindra bergabung maka jangan bersikap seperti oposisi.

"PPP hanya menggarisbawahi, kalau masuk pemerintahan jangan berperilaku sebagai oposisi. Itu aja," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 17 Oktober.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga meminta Partai Gerindra sadar posisi jika ingin bergabung ke koalisi Jokowi. Sebab, Gerindra masuk belakangan, maka jatahnya pun belakangan.

"Enggak apa-apa (masuk koalisi). Tapi, ibarat kalau kita sedang salat itu ada imam dan makmum. Nah, makmum yang datangnya belakangan itu namanya makmum masbuq," ujar Muhaimin lalu kabur menaiki tangga kantor DPP PKB, Jakarta pada Senin malam, 14 Oktober 2019.