TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah tak mempermalasahkan kemungkinan bertambahnya anggota koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal ini dia sampaikan saat ditanya kemungkinan Partai Gerindra merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Kalau akhirnya salah satu partai di luar Koalisi Indonesia Kerja masuk dalam kabinet Pak Jokowi, bukan satu hal yang tabu dalam sistem demokrasi kita," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
Basarah mengatakan, blok-blok partai politik terjadi pada pemilihan presiden. Namun, dia menilai blok-blok itu berakhir setelah pilpres rampung. Basarah pun berpendapat sistem demokrasi di Indonesia tak mengenal adanya istilah oposisi.
Basarah menyinggung situasi serupa juga pernah terjadi sebelumnya selepas pemilihan presiden 2014. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional yang awalnya bukan pengusung Jokowi-Jusuf Kalla belakangan bergabung ke pemerintahan.
"Jadi kalau hari ini juga terjadi, ini bukan suatu hal yang baru dalam sistem demokrasi kita," ujar Basarah.
Meski begitu, Basarah mengatakan partainya menyerahkan keputusan terakhir kepada Jokowi. Dia menyebut bergabungnya Gerindra ke pemerintahan, termasuk jatah di kabinet, merupakan hak prerogatif Presiden untuk menentukan.
Partai Gerindra kian santer disebut-sebut bakal bergabung dengan koalisi pemerintah. Dalam tiga hari terakhir sejak Ahad lalu, Prabowo juga gencar melakukan safari politik menemui tiga ketua umum partai koalisi Jokowi.
