Sandiaga Sebut Jokowi Perlu Oposisi Agar Tak Dikeliling Buzzer

Kamis, 17 Oktober 2019 17:59 WIB

Sandiaga Uno didampingi politikus Gerindra Miftah Sabri menggelar jumpa pers di rumahnya, Jalan Pulombangkeng Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Oktober 2019. Sandiaga bercerita seputar keputusannya kembali ke Partai Gerindra. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno berpendapat oposisi penting untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbang terhadap pemerintahan.

Menurut Sandiaga, Jokowi memerlukan masukan yang konstruktif. Dia pun mengatakan Gerindra siap menjalankan check and balance dengan bersahabat agar situasi politik tidak gaduh.

"Pemerintah butuh masukan kok. Kan enggak bisa dikelilingi dengan masukan asal bapak senang atau yang didengungkan oleh buzzer-buzzer yang mendistorsi masukan dari rakyat. Itu sangat berbahaya bagi demokrasi," kata Sandiaga di rumahnya, Jalan Pulombangkeng Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Oktober 2019.

Sandiaga mengatakan ia termasuk kubu yang menginginkan Gerindra berada di luar pemerintahan. Dia menuturkan memiliki data bahwa publik lebih menginginkan adanya check and balance ketimbang pemerintahan yang gemuk. Menurut Sandiaga, hal itu juga akan lebih menguntungkan Gerindra secara elektoral.

"Saya punya data masyarakat secara elektoral lebih menghargai jika ada check and balance daripada unity government," kata dia.

Di sisi lain, kata Sandiaga, ada kubu lainnya di internal partai yang menginginkan Gerindra bergabung ke pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin. Kelompok ini menilai Gerindra akan bisa berkontribusi lebih kepada masyarakat apabila masuk ke pemerintahan.

Meski begitu, Sandiaga mengatakan perbedaan pandangan ini sudah tak ada lagi sekarang setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra kemarin. Dalam forum itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menyatakan sikap politik.

Prabowo menyatakan bahwa Gerindra akan membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Bekas calon presiden itu juga mempersilakan Jokowi menggunakan konsep yang telah diajukan Gerindra, dengan atau tanpa melibatkan Gerindra di kabinet. "Saya masih berpendapat secara pribadi bahwa check and balance itu penting," ujar Sandiaga.

Berita terkait

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

55 menit lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

2 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

2 jam lalu

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

3 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

5 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

7 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

14 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya