Begini Kronologi Operasi Tangkap Tangan Wali Kota Medan

Reporter

Adam Prireza

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 17 Oktober 2019 08:22 WIB

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin (tengah) digiring petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. Dzulmi Eldin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap dari dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin dan sejumlah orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, Sumatera Utara, pada Selasa-Rabu, 15-16 Oktober 2019. Penangkapan itu terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan pada Pemerintahan Kota Medan.

Selain Wali Kota Medan, KPK juga menangkap Syamsul Fitri Siregar alias SFI, Kepala Sub Bagian Protokoler Kota Medan; Isa Ansyari alias IAN, Kepala Dinas PUPR Kota Medan; Aidiel Putra Pratama alias APP, Ajudan Walikota Medan; serta Sultan Solahudin alias SSO.

Dalam konferensi pers Rabu malam, 16 Oktober 2019, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan kronologi OTT tersebut.

Menurut dia, awalnya penyidik mendapat informasi ihwal adanya permintaan uang dari Dzulmi untuk menutupi kelebihan pengeluaran perjalanan dinasnya beserta jajaran Pemerintah Kota Medan ke Jepang.

"Diketahui wali kota membawa serta keluarganya pada perjalanan dinas tersebut," tutur Saut.

Advertising
Advertising

Syamsul yang juga ikut ke Jepang mendapat perintah pencarian dana tersebut dari Dzulmi. Dirinya lantas menghubungi beberapa kepala dinas di lingkup Pemerintah Kota Medan untuk meminta kutipan dana untuk menutupi dana APBD yang sebelumnya dipakai dalam perjalanan tersebut.

Menurut Saut, Isa Ansyari selaku Kepala Dinas PUPR Kota Medan bersedia memberikan uang sebesar Rp 250 juta. Uang tersebut diserahkan lewat transfer sebesar Rp 200 juta sementara sisanya secara tunai. "Setelah memastikan adanya transaksi pemberian uang dari Kadis PU ke APP (Aidiel) selaku ajudan TDE (Dzulmi), pada hari yang sama tim langsung bergerak untuk mengamankan orang-orang terkait," kata Saut.

Sekitar pukul 20.00 WIB tanggal 15 Oktober, tim mengejar ajudan Dzulmi berinisial AND. Saat itu dirinya baru saja mengambil uang tunai Rp 50 juta di rumah Isa. Namun, tim tak berhasil menangkap AND. Ia kabur setelah berusaha menabrak tim KPK yang memberhentikannya di tengah perjalanan.

Saut menjelaskan, tim lantas bergerak dan menangkap Isa di rumahnya pada pukul 21.30 WIB. Selang satu setengah jam kemudian tim KPK beranjak ke salah satu rumah sakit di Kota Medan. Dzulmi diketahui tengah menjalani fisioterapi di sana. "Tim kemudian mengamankan APP yang sedang mendampingi TDE di rumah sakit," kata Saut.

Tak habis di situ, penyidik KPK bergerak ke kantor Wali Kota Medan pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.30 WIB dan menangkap Solahudin dan mendapati uang Rp 200 juta yang disimpan di laci kabinet ruang protokoler. Terakhir, penyidik menangkap Syamsul di rumahnya pukul 11.00 WIB. Mereka lantas diterbangkan secara bertahap ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK.

Dalam kasus ini, Isa juga diduga menyetor uang tunai sebesar Rp 20 juta ke Dzulmi pada periode Maret-Juni 2019 serta Rp 50 Juta pada September. Uang itu disetorkan setelah dirinya diangkat oleh Dzulmi sebagai Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kota Medan.

Saat ini, penyidik KPK telah menetapkan Dzulmi, Isa dan Syamsul sebagai tersangkat. Mereka pun telah ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan yang berbeda. Saut pun mengimbau kepada AND agar menyerahkan diri ke KPK beserta uang Rp 50 juta pemberian Isa untuk Dzulmi yang masih ia bawa.

Berita terkait

Babak Baru Konflik KPK

1 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

2 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

2 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

4 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

6 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

11 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya