TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai tak ada perubahan signifikan yang bisa diharapkan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2019-2024. Dia menilai oligarki masih kental terlihat dari komposisi keanggotaan DPR periode anyar ini.

"Sejak awal tidak ada harapan optimis pada DPR. Oligarki kelihatan masih sangat kuat mendominasi wajah parlemen," kata Lucius dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

Lucius beralasan, anggota DPR periode baru ini 'diantar' oleh protes masyarakat terkait sejumlah aturan bermasalah ketika mereka dilantik pada 1 Oktober lalu. Namun dia menilai mereka tampak tak menanggapi serius apa yang menjadi kegelisahan masyarakat itu.

Selain itu, Lucius juga mengkritik pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang tak kunjung rampung karena partai-partai menunggu kepastian ihwal komposisi kabinet. Padahal hingga hari ini sudah dua pekan anggota DPR dilantik.

"Mereka sebentar lagi akan menerima gaji pertama. Pesta pora gaji pertama tanpa didukung kerjaan nyata," kata Lucius.

Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, sekitar setengah anggota DPR non-inkumben yang terpilih untuk periode 2019-2024 juga tak bisa dikatakan sepenuhnya baru.

"Sebagian anggota DPR lama (2009) yang sempet tidak terpilih (2014), ada yang naik kelas dari DPRD, sebagian lainnya bagian dari nepotisme politik, anak-anak dari orang-orang partai, dan seterusnya," kata Ray di lokasi yang sama.

Ray juga pesimistis lantaran dominasi elite politik yang dinilainya akan menguat dalam pengambilan keputusan. Maka, dia berpandangan sikap para anggota Dewan tak akan terlalu jauh dari apa yang dilakukan para ketua umum partai politik.

"Umumnya kekuasaan ketumnya waktu demi waktu makin menguat, makin oligarki. Jadi faktor kedua ini membuat saya makin optimis enggak akan ada lompatan-lompatan baru di dalam politik Indonesia lima tahun mendatang," ujarnya.