Surya Paloh dan Prabowo Sepakat Amandemen UUD 1945 Menyeluruh
Reporter
Dewi Nurita
Editor
Juli Hantoro
Minggu, 13 Oktober 2019 22:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghasilkan beberapa kesepakatan politik. Di antaranya, dua ketua umum partai ini menyepakati Amandemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh.
"Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik," ujar Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G. Plate membacakan poin kesepakatan politik tertulis tersebut di kediaman Surya Paloh, Ahad 13 Oktober 2019.
Ketika ditanya maksud amandemen secara menyeluruh tersebut, Surya Paloh menjelaskan bahwa dirinya dan Prabowo Subianto ingin amandemen UUD 1945 tidak terbatas menghidupkan kembali GBHN saja.
"Misalnya Pemilu serentak ini, harus kita pikirkan bersama apakah akan dilanjutkan lima tahun atau kembali terpisah. Banyak hal lain lah," ujar Surya Paloh seusai pertemuan dengan Prabowo di rumahnya.
Johnny G. Plate menyebut, kedua tokoh tersebut tidak membahas secara detail poin-poin perubahan amandemen UUD 1945 yang diinginkan. "Tidak dibahas poin per poin. Pembahasannya secara menyeluruh," ujar Plate.
Pandangan Prabowo dan Surya Paloh ini berbeda dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menginginkan amandemen UUD 1945 hanya terbatas menghidupkan kembali GBHN saja. Seperti diketahui, PDIP adalah partai yang paling getol memperjuangkan amandemen ini.
Saat pimpinan MPR bertemu dengan Megawati pada Kamis lalu, Presiden RI Kelima tersebut dikatakan meminta kata amandemen terbatas dicetak tebal.
"Ibu Mega minta kata-kata terbatas itu harus dicetak tebal dan dibesarkan supaya orang tidak berpikir yang lain-lain," ujar Wakil Ketua MPR, Arsul Sani di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2019.
Arsul mengatakan, Megawati sepakat dengan MPR untuk membatasi amandemen dalam hal ekonomi dan pembangunan saja, tidak menyentuh sistem politik apalagi mengganti mekanisme pemilihan presiden.
