INFO NASIONAL — Ibu kota baru membutuhkan kesiapan sumber daya manusia. Dengan target mewujudkan smart, integrated, dan sustainable city, tenaga ahli dan terampil memegang peranan penting untuk mengoperasikan alat transportasi berteknologi tinggi.

Faktanya, kesiapan SDM di kota-kota penyanggah belum terlihat signifikan. Masih perlu kajian menyeluruh seraya melihat perkembangan yang terjadi saat pemindahan ibu kota secara bertahap. Hal ini diakui Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Tri Dewi Virgiyanti.

“Sampai saat ini kami masih mengkaji. Tapi itu menjadi prioritas utama dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) ke depan. Karena kami inginnya orang lokal yang mengambil alih dan berperan banyak,” kata Tri Dewi Virgiyanti di sela acara Forum Perhubungan bertajuk "Transportasi Massal di Ibu Kota Baru Seperti Apa?" di Red Top Hotel, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.

Kesiapan SDM menjadi satu dari empat tantangan yang dipaparkan Tri Dewi Virgiyanti. Tiga poin penting lainnya adalah teknologi sarana dan prasarana baru, kondisi geofrafis lokasi (berbukit dan perairan), serta pembiayaan.

Strategi yang harus dilakukan adalah penyiapan SDM yang kompeten, pembangunan compact city sedikit mungkin mengubah bentang alam, penyiapan SDM melalui sekolah vokasi perhubungan dan universitas, dan terakhir penerapan skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) untuk sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru.

“Apalagi visi negara kita di 2045 menjadi negara maju. Maka SDM sebagai pilarnya menjadi sangat penting,” kata Tri Dewi Virgiyanti yang sudah berkali-kali bilang pada pemerintah daerah di kota-kota penyanggah ibu kota baru. Ia menegaskan, Kementerian PPN/Bappenas siap mendampingi untuk mengembangkan pendidikan, terutama di bidang Teknologi Informasi.

Sebagaimana diketahui, alat transportasi teknologi tinggi dan ramah lingkungan jadi andalan di ibu kota baru. Kementerian Perhubungan saat ini terus menggodok penyediaan ART (Autonomous Rail Transit) dan e-bus, MRT (Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu), serta BRT (Bus Rapid Transit). Ditambah kemungkinan bus tanah air yang serupa kendaraan amfibi, hingga AEV (Autonomous Electric Vehicle) yang diusulkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Semua kendaraan itu berbasis komputerisasi. Membutuhkan operator dan tenaga ahli yang memahami dunia TI.

Terkait kebutuhan operator transportasi publik teknologi tinggi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, berpendapat bahwa pelatihan vokasi bisa jadi salah satu solusi, selain sekolah kejuruan dan universitas. “Pokoknya orangnya dari awal harus disiapkan dulu,” katanya, menanggapi.

Kalimantan Timur punya cukup bekal menyediakan lulusan pendidikan vokasi. Provinsi tersebut punya Politeknik Negeri Balikpapan dan Politeknik Negeri Samarinda. Penguatan pendidikan vokasi juga semakin digiatkan sejak 2018, sebelum kemunculan isu pemindahan ibu kota. Sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyiapkan fasilitas komputer untuk menunjang lahirnya tenaga-tenaga trampil di bidang IT. Misalnya saja SMK Negeri 1 Bengalon.

Tak heran, Gubernur Kalimantan Timur, Irsan Noor, menanggapi dengan singkat. “Pokoknya kami siap,” ujarnya. Diskusi Forum Perhubungan yang dihadiri sekitar 70 undangan ini merupakan kerja sama Kementerian Perhubungan dengan Tempo Media Group, yang menghadirkan Sugihardjo, Tri Dewi Virgiyanti, dan Irsan Noor, sebagai narasumber. (*)