Abdul Somad tiba di gedung MUI, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Selain itu ada juga laporan Brigade Meo Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Kepolisian Daerah NTT dan laporan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ke Bareskrim Mabes Polri. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Yogyakarta-Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menolak kegiatan kuliah umum yang sedianya menghadirkan penceramah Ustad Abdul Somad di masjid kampus tersebut, Sabtu, 12 Oktober 2019. Universitas beralasan pembatalan acara kuliah umum pendakwah yang ceramahnya kerap mengundang kontroversi itu demi menjaga keselarasan kegiatan akademik dan kegiatan nonakademik dengan jati diri UGM.
Namun Guru Besar sekaligus Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Purwo Santoso justru menyayangkan pelarangan itu. “Kampus seharusnya membuka lebar ruang perdebatan, sehingga kalau (pelarangan kuliah umum Abdul Somad) itu dilakukan hanya untuk menghindari perdebatan, kami sayangkan,” ujar Purwo kepada Tempo Kamis, 10 Oktober 2019.
Purwo menilai penolakan Abdul Somad ceramah di UGM sebenarnya dampak dari persona non gatra terhadap sosok ustad tersebut. Persona non gatra atau orang yang tidak diinginkan atau tidak boleh hadir di suatu tempat itu terjadi karena proses branding kepentingan tertentu.
Hal ini yang menurut Purwo membuat UGM jadi sangat berhati-hati mengambil langkah. Hanya saja, yang disesalkan Purwo, UGM dalam kasus penolakan Abdul Somad terlihat menjadi lembaga yang tak siap mengelola munculnya kontroversi. "Kalau kampus itu dipahami sebagai ruang bebas, dan set up akademik disepakati sejak awal, mestinya tak perlu ada kasus (penolakan) seperti ini," ujarnya.
Menurut Purwo, bagaimanapun rule of the king di kampus itu terjaganya mimbar akademik. Yaitu semua orang bebas dan punya hak bicara. Sehingga bila sosok kontroversial seperti Abdul Somad dihadirkan, kampus sudah memiliki counter tesis ampuh untuk mengantisipasi hal-hal kontroversial yang diceramahkan Abdul Somad.
"Nah, kesiapan UGM menghadapi kontroversi secara standar akademik ini yang tidak ada. Sehingga kebijakan yang keluar malah terkesan reaktif dan menimbulkan pembicaraan yang disporporsional di publik," ujarnya.
Purwo melihat persoalan penolakan Abdul Somad tidak bisa disederhanakan sekedar urusan UGM atau bukan UGM. Ia menilai penolakan itu lebih karena UGM sebagai kampus dalam posisi tertekan akibat ada campur tangan yang sifatnya struktural. Bagi Purwo tak ada salahnya UGM mengizinkan Abdul Somad memberi kuliah umum. Bahkan kalau perlu diberi tempat paling terhormat seperti balai senat.
"Kalau (Abdul Somad) diizinkan, beri tempat paling terhormat seperti balai senat. Tapi juga dihadirkan kubu kontroversi, seperti narasumber lain yang paham agama (sebagai pembanding Abdul Somad) sehingga terjadi debat akademik di ruang ilmiah," ujarnya.
