TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyayangkan masih tingginya tingkat kesenjangan kesejahteraan di Indonesia. Kesenjangan terbesar terjadi di Jakarta sebagai ibu kota. "Perumahan paling mewah ada di Jakarta, tapi rumah paling kumuh juga ada di Jakarta," kata JK saat memberi sambutan dalam laporan akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Istana Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2019.

Mengatasi kesenjangan kesejahteraan adalah pekerjaan rumah utama dari TNP2K yang diketuai JK. Sejak berdiri pada 2015 lalu, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 9,41 persen pada Maret 2019, dari awalnya 11,2 persen pada Maret 2015.

Namun hal ini tak seiring dengan kesenjangan kesejahteraan yang juga tetap terlihat. JK mengatakan kesenjangan di Jakarta termasuk yang dapat dilihat secara kasat mata. Walaupun GINI rasio terus menurun, namun masih terdapat kenyataan adanya konsentrasi aset nasional pada sebagian kecil kelompok terkaya.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto, mengatakan dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk, diperlukan akselerasi penurunan ketimpangan ini. Secara makro, yang paling ampuh di negara lain adalah meningkatkan efektitas perpajakan kita. “Pajak itu memang harus dilakukan secara efektif sehingga fair orang yang harus membayar pajak membayar pajak dengan tingkat yang fair juga," kata Bambang.

JK mengakui pajak bisa menjadi solusi bagi kesenjangan ini. Ia mengatakan kesenjangan yang besar, harus diatasi dengan memberikan pendapatan yang lebih banyak kepada yang di bawah. "Tentunya juga suatu kebijakan pajak dan sebagainya, yang lebih baik untuk di atas maupun di bawah," kata JK.