TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ada orang di sekitar Presiden Joko Widodo yang mengajak partai ini bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.

"Kami tidak serta merta menerima tawaran itu karena sekali lagi kami merasa 2019 Gerindra berseberangan dengan Jokowi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2019.

Menurut dia, hingga saat ini Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto belum mengambil keputusan tentang apakah Gerindra mau berkoalisi atau berada di dalam oposisi.

"Prabowo merasa bahwa kami adalah kekuatan parpol yang justru berseberangan dengan Jokowi atau menjadi kompetitor di Pilpres 2019," ujarnya.

Muzani mengatakan kalaupun nantinya Prabowo memutuskan Gerindra bergabung maka harus dimaknai sebagai membayar utang kampanye.

Dia mencontohkan saat kampanye, Prabowo berjanji ingin mewujudkan swasembada energi, listrik murah sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Itu hal yang ditawarkan konsep kita kepada pemerintah dan konsep itu sudah disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan kepada pihak-pihak terkait," katanya.

Muzani mengatakan kalau konsep tersebut dianggap tidak bertentangan dengan pemerintah atau malah diterima, maka Gerindra akan bicara portofolio serta orang yang kemungkinan bisa menjalankan konsep tersebut.