TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan belum ada kelanjutan kabar mengenai penerbitan Perpu KPK (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) oleh Presiden Jokowi.

“Mungkin kita tunggu saja setelah pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 4 Oktober 2019.

Puan Maharani, yang juga politikus PDIP, tak menerangkan apakah pertemuan Jokowi dengan para ketua umum partai pendukung di Bogor beberapa hari lalu juga menyinggung penerbitan Perpu KPK.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai kurang tepat apabila Jokowi segera mengeluarkan Perpu KPK. “Mengubah undang-undang dengan perpu sebelum undang-Undang tersebut dijalankan adalah sikap yang kurang tepat,” tuturnya di Jakarta pada Ahad 29 September 2019.

Adapun Sekjen PPP Arsul Sani menilai ada cara lain untuk menyelesaikan kontroversi tentang revisi UU KPK selain menerbitkan Perpu KPK, yakni legislative review.

“Berarti nanti amandemen atau mengubah UU KPK hasil revisi di masa DPR yang baru,” kata sehari kemudian.

Tuntutan penerbitan Perpu KPK dilancarkan oleh kalangan pegiat antikorupsi dan akademisi. Muncullah demonstrasi mahasiswa di sejumlah kota pada 23-24 September 2019 yang juga membawa isu penolakan sejumlah pasal dalam revisi KUHP.

Sekitar 42 tokoh pun menemui Jokowi pada Kamis pekan lalu untuk meminta penerbitan Perpu KPK yang isinya kembali ke UU KPK 2002. Demonstrasi berlanjut dari kalangan pelajar dan massa pada akhir September lalu.