Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, saat mengikuti upacara pelatikan di Istana Negara, 17 Januari 2018. Agum Gumelar dilantik menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, mengatakan Indonesia masih butuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun di sisi lain KPK harus dijaga agar tidak menjadi seperti operasi penembakan misterius (petrus) di era Orde Baru.
"Petrus, orang yang di-dor (ditembak) data kejahatan dan track record-nya jelas. Tapi lama-lama petrus disalahgunakan (untuk) persaingan bisnis, (atas dasar) ketidaksukaan. Nah, kita cegah jangan demikian di KPK," katanya usai menghadiri acara peluncuran buku Indonesia Emas Yang Maju, Berdaya Saing, Adil, dan Sejahtera, di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.
Agum menuturkan Indonesia amat membutuhkan KPK. Tapi, kata dia, yang dibutuhkan adalah lembaga antirasuah yang kredibel dan tidak terkontaminasi kepentingan politik. "Kita butuh KPK yang betul-betul kredibel, bukan KPK yang menurut berita, sudah terkontaminasi kepentingan politik," tuturnya.
Agum pun mengingatkan agar KPK berhati-hati sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Data atau informasi diterima harus dipastikan betul-betul akurat. "Karena ini menyangkut nasib orang," ujarnya.
Mengenai polemik Undang-Undang KPK yang baru direvisi, Agum menuturkan jajaran wantimpres belum berkumpul untuk membahas rekomendasi apa yang bisa disampaikan ke Presiden Joko Widodo tentang masalah ini.
