Mendikbud Sebut 50 Orang Menyamar Pelajar SMA Saat Demo di DPR

Selasa, 1 Oktober 2019 10:38 WIB

Polisi menembakkan gas air mata ke arah massa pendemo di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2019. Kericuhan pecah saat polisi berusaha memukul mundur massa. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, berdasarkan laporan kepolisian ada 50 orang menyamar sebagai pelajar SMA saat mengikuti unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR yang berakhir ricuh, Senin, 30 September 2019.

"Berdasarkan laporan yang sudah saya terima, ternyata mereka, kan, bukan siswa, hanya memakai celana abu-abu, dan setelah ditangkap ternyata mereka bukan para siswa," katanya di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.

Terkait hal ini, Muhadjir menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk ditindak.

Muhadjir berujar ia belum menerima laporan terkait kemungkinan adanya siswa SMA asli yang benar-benar ikut unjuk rasa. Kalau pun ada, kata dia, pemerintah tidak akan menginstruksikan sekolah untuk memberi sanksi.

"Pendidikan masa main sanksi. Pokoknya kami sadarkan melalui (pemerintah) provinsi gubernur, kabupaten/kota bupati dan wali kota, kemudian kepala dinas masing-masing, pengawas, kepala sekolah guru, dan orang tua," ujarnya.

Ia mengatakan kementeriannya telah mengimbau agar sekolah tidak mengizinkan para siswanya ikut berunjuk rasa. Alasannya menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mereka bukan subjek yang diperbolehkan untuk berunjuk rasa.

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

8 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya