TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Dalam Negeri mencatat aset pengungsi asal Timor Timur, yang masih tertinggal di kampung halamannya, sebesar Rp 1,122 triliun. Mereka memilih menjadi warga negara Indonesia dan saat ini masih bertahan di Nusa Tenggara Timur. “Data tersebut masih sebagian, belum tercatat semua,” ujar Basilio Araujo, Sekretaris Tim Inventarisasi Aset WNI eks-Timor Lorosae, ketika ditemui Tempo News Room di Departemen Dalam Negeri, Jumat (7/6). Para pengungsi berduyun-duyun meninggalkan tempat tinggal dan harta benda ketika pecah kerusuhan di Timor Timur pasca jajak pendapat pada 1999, yang dimenangkan pro-kemerdekaan. Ada rencana, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono bertandang ke Timor Lorosae untuk membicarakan penyelesaian aset tersebut. Ada tiga kategori aset milik Indonesia di Timor Lorosae, yakni milik perorangan, instansi swasta dan lembaga pemerintah juga BUMN. Pencatatan aset perorangan dilakukan Kementerian Dalam Negeri, aset milik instansi pemerintah/BUMN ditangani Kantor Menko Ekuin, dan pendataan aset swasta dilakukan Departemen Luar Negeri. Menurut Basilio, pendataan aset perorangan milik 5.466 pengungsi itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang meliputi harta tidak bergerak sebesar Rp 1.044 triliun, kategori harta bergerak Rp 25,427 miliar dan Rp 52,545 miliar untuk peralatan rumah tangga. Ia menegaskan pemerintah tidak bisa dimintai tanggungjawab untuk mengganti peralatan dan harta benda yang rusak atau tertinggal di Timor Lorosae. Tidak ada dasar hukum bagi pemerintah untuk menanggung resiko kerusakan aset milik pribadi akibat bencana alam maupun kerusuhan. Selain itu terbit surat keputusan Menteri Keuangan, 23 Pebruari 2001, bahwa pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk mengganti rugi harta benda milik warga masyarakat yang rusak akibat bencana alam dan kerusuhan. (Bernarda Rurit)