INFO NASIONAL — Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menemui para pendemo yang terdiri dari mahasiswa serta pelajar di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Sabtu, 28 September 2019. Dialog antara Gubernur dengan para pendemo ini berlangsung dalam suasana kondusif.

Dialog diawali lagu Tanah Airku yang mengiringi dua orang perwakilan pendemo memberikan bendera merah putih kepada Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil. Kemudian, mereka pun menyampaikan aspirasinya.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Tri Soewandono, serta para pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pun turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Salah seorang perwakilan pendemo mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan belakangan ini merupakan gerakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai bermasalah, seperti RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pertanahan, RUU Mineral Batu Bara (Minerba), RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pembentukan Undang-Undang, dan UU KPK hasil revisi.

“Undang-Undang yang tidak kami sepakati adalah Undang-Undang KPK. Karena, kami anggap undang-undang itu (UU KPK hasil revisi) membuat KPK sama sekali tidak menjadi institusi yang independen,” kata perwakilan pendemo.

Para pendemo mendorong agar Gubernur Jawa Barat ikut berjuang melalui jalurnya masing-masing, serta menuntut agar RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) segera disahkan.

Perwakilan pendemo lainnya meminta agar ada penyelidikan atas korban mahasiswa yang tewas. Menurutnya, aksi yang mereka lakukan adalah dampak dari keresahan akar rumput terkait beberapa RUU tersebut.

Menanggapi hal itu, Emil mengapresiasi aksi mahasiswa dan pelajar yang terjadi beberapa hari belakangan. Ia menilai pelajar dan mahasiswa di Jawa Barat mempunyai kepedulian tinggi terhadap persoalan bangsa.

“Penyampaian unjuk rasa tidak dilarang karena diatur undang-undang, yang dilarang itu kalau melanggar aturan,” ujar Emil.

Menanggapi tuntutan para pendemo, Emil berjanji menyampaikan aspirasi pendemo kepada pemerintah pusat. Menurutnya, hal-hal yang menjadi tuntutan pendemo berada dalam ranah kebijakan pemerintah pusat.

“Saya dulu adalah pegiat civil society juga. Jadi, kalau itu ada ranahnya dalam kendali saya, responsnya memang tidak terlalu susah. Saya kira, itu juga pelajaran buat saya dalam mengambil kebijakan di Jawa Barat, harus banyak berinteraksi dengan masyarakat terdampak,” kata Emil, menjelaskan. (*)