KPK Periksa Taufik Hidayat di Kasus Imam Nahrawi

Rabu, 25 September 2019 13:59 WIB

Legenda Bulu Tangkis Indonesia, Taufik Hidayat menjawab pertanyaan wartawan di Kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Kamis, 12 September 2019. TEMPO/Irsyan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa mantan atlet bulu tangkis nasional Taufik Hidayat dalam kasus suap dengan tersangka eks Menteri Pemuda Olahraga, Imam Nahrawi, dan Miftahul Ulum, asisten pribadi Imam Nahrawi.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MIU," kata juru bicara KPK Febri Diansyah hari ini, Rabu, 25 September 2019.

KPK juga memeriksa pegawai Kemenpora Edward Taufan Panjaitan dan pegawai BUMD Tommy Suhartanto sebagai saksi untuk Ulum.

KPK sudah memeriksa Taufik Hidayat ketika kasus ini dalam penyelidikan. Taufik menjabat Wakil Ketua Satuan Pelaksana Tugas Program Indonesia Emas (Prima) pada 2016-2017. Setelah itu ia menjabat anggota Staf Khusus Kemenpora pada 2017-2018.

Prima adalah program pemerintah dalam menyiapkan atlet untuk berlaga di kompetisi internasional.

KPK menetapkan Imam Nahrawi menjadi tersangka suap dan gratifikasi Rp 26,5 miliar selama 2014-2018. Salah satu sumber duit diduga masuk ke kantong Imam saat dirinya menjabat Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan dari proses pengajuan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Sebagian uang Imam Nahrawi juga diduga diterima melalui Ulum. Dalam sejumlah kesempatan, Imam dan Ulum kompak membantah tudingan tersebut.

"Saya tidak seperti yang dituduhkan, kami akan mengikuti seperti apa di Pengadilan," kata Imam Nahrawi di rumah dinas Kompleks Menteri Widya Chandra, Jakarta, pada Rabu, 18 September 2019.

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

3 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

4 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

6 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

13 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

14 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

15 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

19 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

19 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya