Romahurmuziy Pertanyakan Nama Khofifah Hilang dari Dakwaan

Reporter

Andita Rahma

Editor

Amirullah

Senin, 23 September 2019 15:49 WIB

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy saat menjalani sidang pembacaan dakwaan perkara jual-beli jabatan Kementerian Agama, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 11 September 2019. M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy mengaku heran dengan hilangnya nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan tokoh PPP Jawa Timur, Kiai Asep Saifuddin Chalim dalam berkas dakwaan. Ia menuding Komisi Pemberantasan Korupsi sengaja menghilangkan nama keduanya.

"Dari uraian dakwaan, sengaja dihilangkan KH Asep Saifuddin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Padahal keduanya jelas dihadirkan di persidangan Haris Hasanuddin dan Muwafaq Wirahadi," ucap Rommy saat membacakan nota keberatan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin, 23 September 2019.

Rommy mengatakan, dalam keterangan Asep dan Khofifah pada persidangan sebelumnya, mereka mengaku mengenal Haris dan tahu akan mencalonkan diri sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Rommy kemudian menyebut Khofifah turut andil mendukung Haris dalam pengisian jabatan tersebut, dengan pertimbangan saat memimpin Jawa Timur nanti akan ada orang-orang yang dikenal Khofifah.

"Adalah hal yang wajar Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur berkeperluan agar seluruh pimpinan instansi selaku pemangku kepentingan di tingkat provinsi dipastikan dipimpin oleh pejabat yang berkualitas dan ia kenal," ucap Rommy.

Advertising
Advertising

Sementara Asep, kata Rommy, juga memiliki kepentingan dalam mendukung Haris. Ia menyebut Haris merupakan alumni pesantren pimpinan Asep tersebut. Rommy menuding Asep mendukung Haris agar bisa mengkondisikan penempatan kepala dan guru-guru madrasah se-Jawa Timur.

"Bahkan Kiai Asep berkali-kali menghubungi saya mendesakkan nominasi Haris sebagai Kakanwil Kemenag Jatim," kata Rommy.

Dalam pemeriksaan pada Maret 2019, Asep membantah telah merekomendasikan Haris kepada Rommy. "Jelas kalau saya merekomendasi itu salah betul," kata Kiai Asep usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Maret 2019.

Berita terkait

Waspada Penipuan Visa Non Haji, Kemenag: Kuota Haji Indonesia Sudah Penuh

8 jam lalu

Waspada Penipuan Visa Non Haji, Kemenag: Kuota Haji Indonesia Sudah Penuh

Kementerian Agama atau Kemenag mengimbau jemaah waspada terhadap tawaran visa non haji yang tidak resmi.

Baca Selengkapnya

Simak Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji 2024

9 jam lalu

Simak Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji 2024

Jemaah haji dijadwalkan untuk mulai diberangkatkan secara bertahap mulai 12 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemenag: 195.917 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit, Keberangkatan Mulai 12 Mei

1 hari lalu

Kemenag: 195.917 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit, Keberangkatan Mulai 12 Mei

Total kuota jemaah haji Indonesia tahun ini adalah 241.000 orang.

Baca Selengkapnya

Kemenag Gelar Penyuluh Agama Islam Award 2024, Bisa Dapat Tunjangan Rp 25 Juta

3 hari lalu

Kemenag Gelar Penyuluh Agama Islam Award 2024, Bisa Dapat Tunjangan Rp 25 Juta

Kemenag akan menggelar penyuluh agama Islam Award 2024.

Baca Selengkapnya

Kemenag Luncurkan Gerakan Senam Haji Jaga Ketahanan Fisik Jemaah

6 hari lalu

Kemenag Luncurkan Gerakan Senam Haji Jaga Ketahanan Fisik Jemaah

Gerakan Senam Haji dikemas untuk menjaga kebugaran dan ketahanan fisik jemaah.

Baca Selengkapnya

Kemenag Cairkan Dana BOS Tahap I dan PIP Pesantren 2024

8 hari lalu

Kemenag Cairkan Dana BOS Tahap I dan PIP Pesantren 2024

kemenag mengalokasikan anggaran dana BOS Pesantren sebesar Rp 340,5 miliar tahun ini.

Baca Selengkapnya

75.572 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit

10 hari lalu

75.572 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit

Kemenag mengatakan ada 75.572 visa jemaah haji reguler yang sudah terbit. Diketahui Jemaah haji Indonesia akan mulai terbang ke Arab Saudi pada 12 Mei

Baca Selengkapnya

Kemenag Siapkan Regulasi Pengawasan Madrasah Berbasis Digital

11 hari lalu

Kemenag Siapkan Regulasi Pengawasan Madrasah Berbasis Digital

Digitalisasi regulasi pengawasan ini nantinya akan mengatasi masalah ketimpangan rasio pengawas dengan jumlah madrasah.

Baca Selengkapnya

Tips dan Cara Membuat Kartu Nikah Digital

12 hari lalu

Tips dan Cara Membuat Kartu Nikah Digital

Kartu nikah digital lebih praktis karena dokumen tidak berpotensi hilang atau sobek.

Baca Selengkapnya

Indeks Reformasi Birokrasi Kemenag Meningkat karena Perbaikan Pengawasan

13 hari lalu

Indeks Reformasi Birokrasi Kemenag Meningkat karena Perbaikan Pengawasan

Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag), Faisal mengatakan, ada tujuh aksi perbaikan pengawasan yang berdampak positif. Salah satunya, adanya kenaikan indeks reformasi birokrasi dan integritas.

Baca Selengkapnya