Polri Enggan Sampaikan Perkembangan Kerja Tim Teknis Kasus Novel

Reporter

Andita Rahma

Jumat, 20 September 2019 19:16 WIB

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Muhammad Iqbal memberikan keterangan pers terkait kasus kerusuhan 21-22 Mei di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019. Dalam konpers ini juga dijelaskan adanya rencana pembunuhan empat tokoh nasional dan satu direksi Charta Politika, Yunarto Wijaya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal tak mau membeberkan perkembangan timnya dalam penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Enggak mungkin kami sampaikan ke media perkembangan pekerjaan, bocor nanti itu semua," ujar Iqbal di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 20 September 2019.

Ia menegaskan Polri optimistis bisa mengungkap pelaku penyiraman dan mengumumkannya pada Oktober 2019. "Kami tidak pernah kenal kata pesimistis," ucap Iqbal.

Sebelumnya, Polri kembali membentuk tim teknis sebagai tindak lanjut rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam mengungkap kasus Novel. Tim teknis tersebut sudah bekerja sejak 1 Agustus 2019 lalu hingga 31 Oktober 2019. Ada 120 anggota yang dilibatkan dalam tim teknis ini.

Adapun Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Idham Azis didapuk menjadi penanggung jawab tim teknis. Lalu, ketua tim teknis dipegang Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal Nico Afinta. Ada sejumlah subtim dalam tim teknis ini, yakni penyelidik, penyidik, interogator, surveillance, Siber, INAFIS, Laboratorium Forensik dan subtim Anev yang akan mengevaluasi subtim lainnya.

Kasus penyiraman itu sendiri terjadi pada April 2017. Saat itu, wajah Novel disiram air keras usai melaksanakan salat subuh di masjid komplek rumahnya. Namun hingga hari ini, pelaku penyiraman atau aktor intelektual, tidak berhasil ditemukan polisi.

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

6 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

8 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

19 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya