TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan tak perlu ada pujian untuk permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut Kontras, Jokowi mengambil langkah tersebut hanya karena sudah terdesak. "Tidak ada puja-puji soal permintaan Presiden atau DPR untuk menunda RUU KUHP, itu karena mereka sudah terdesak saja," kata Koordinator Kontras Yati Andriyani, saat dihubungi, Jumat, 20 September 2019.

Sebaliknya, Yati memperingatkan masyarakat sipil dan pers untuk tetap waspada. Ia mengatakan jangan sampai Jokowi mengambil sikap hanya untuk memperlunak sikap masyarakat terhadap dirinya. "Tetap fokus, kita harus mendelegitimasi barisan oligarki ini," ujar dia.

Yati mengatakan pemerintah dan DPR harus menyelesaikan masalah utama dalam RUU KUHP, yakni memastikan semua pasal yang melanggar HAM, prinsip demokrasi dan menggerus kebebasan sipil serta pers dihapus. Pasal-pasal yang mengekang kebebasan beragama, impunitas terhadap pelanggaran HAM berat, kata dia, juga harus dihapuskan.

Ia mengatakan kesungguhan presiden untuk menghapus pasal-pasal tersebut masih perlu diuji. Caranya, presiden harus memastikan semua partai pendukungnya di parlemen mengambil sikap yang sama dengan pemerintah.

"Jangan sampai langkah ini hanya menjadi cara untuk memoderasi masyarakat untuk tidak melakukan kritik, demonstrasi dan upaya-upaya perlawanan lainnya," kata dia.

Presiden Jokowi akhir-akhir ini menghadapi banyak protes karena mengabaikan aspirasi publik. Dosen Universitas Diponegoro Semarang, Wijayanto, mengatakan, dalam sepanjang era reformasi, baru pada masa Jokowi inilah kaum oligark mendapat kemenangan besar.

Tak cuma soal RUU KUHP, lolosnya pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan dianggap sebagai menjadi pintu masuk bagi oligarki untuk menguasai politik Indonesia. Bahkan, sikap Jokowi juga disoroti karena membiarkan anak-menantu mengincar kursi walikota.