Saat Massa Pro dan Kontra RUU PKS Bertemu di Depan Gedung DPR

Reporter

Fikri Arigi

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 17 September 2019 15:22 WIB

Konfrontasi antara massa pendukung dan kontra RUU PKS di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 17 September 2019. Tempo/ Fikri Argi.

TEMPO.CO, Jakarta - Massa pendukung rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS bertemu dengan massa kontra RUU PKS di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI. Mereka sempat beradu mulut.

Kejadian ini bermula saat massa pendukung RUU PKS sedang menggelar aksi di depan Gedung DPR. Mereka sudah menggelar aksi sejak pukul 11.00 WIB. Mereka meneriakkan tuntutan agar DPR segera mengesahkan RUU PKS.

Salah satu koordinator aksi, Veni Siregar, mengatakan mereka menuntut pembahasan RUU PKS tetap dijalankan dan meminta pengesahan dilakukan di rapat paripurna terakhir DPR periode 2014-2019 ini.

“Kami merasa enggak fair karena pemerintah sudah siap melakukan pembahasan. DPR nya yang tidak siap. Padahal ini kan RUU usulan DPR, harusnya DPR yang memang mengawal sejak awal,” kata Veni kepada Tempo, di lokasi.

Pada pukul 14.00 WIB massa kontra datang. Mereka menggunakan mobil komando, terlihat massa yang mengenakan seragam laskar LPI, dan mahasiswa dengan almamater masing-masing.

Advertising
Advertising

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan tolak RUU PKS dan Waspada RKUHP. Selama satu jam massa saling berbalas yel-yel. Terdengar salah satu teriakan dari massa kontra “Ini bukan negara pelacur, ini negara hukum,” tuturnya.

Sampai saat ini, kedua massa masih berada di depan Gedung DPR. Keduanya dibatasi dengan tali dan dipisahkan oleh pagar manusia yang dibuat polisi.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya