Menteri Tjahjo Minta Kepala Daerah Peka Dampak Karhutla

Reporter

Antara

Editor

Purwanto

Selasa, 17 September 2019 13:28 WIB

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap revisi tiga undang-undang (UU), yaitu UU KPK, UU MD3, dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di DPR, Senayan, Jakarta, 12 September 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah yang terdampak kebakaran hutan lahan (karhutla) untuk peka dalam mengatasi bencana asap bersama dengan sejumlah instansi terkait dari pemerintah pusat.

"Kami minta gubernur, bupati dan wali kota untuk peka, bersama dengan TNI, Polri dan seluruh elemen terkait, bersama-sama mengatasi ini," kata Mendagri usai menghadiri peringatan HUT Ke-9 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Selasa.

Mendagri juga meminta para kepala daerah terkait untuk memperhatikan dan menjalankan instruksi dalam dua radiogram yang telah dikirimkan sejak satu bulan lalu.

Dalam radiogram tersebut, Mendagri meminta kepala daerah untuk berkoordinasi dengan aparat terkait dalam upaya penanganan asap sebagai dampak dari karhutla.

"Kemudian juga supaya pemda menganggarkan dalam anggaran tidak terduga lewat APBD, agar kalau ada apa-apa tidak menunggu bantuan pusat, tapi bisa dikerjakan sendiri," tambah Tjahjo.

Sementara itu, dalam upaya menangani dampak karhutla, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung ke Riau dan memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajaran menteri dan kepala lembaga terkait di salah satu hotel di Pekanbaru.



Jajaran menteri Kabinet Kerja yang ikut dalam rombongan Presiden antara lain Menkopolhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Selain itu, hadir pula Gubernur Riau Syamsuar, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BRG Nazir Foead, Kepala BPPT Hammam Riza, hingga pemerintah daerah setempat.



"Segala upaya telah kita lakukan. Tetapi memang yang paling benar itu adalah pencegahan sebelum kejadian ini api satu langsung padamkan, satu padam. Itu yang benar. Tapi ini sudah, karena kita berhadapan dengan hutan yang luas, berhadapan dengan lahan gambut yang luas, sekarang apinya sudah banyak seperti ini memang tidak mudah," kata Presiden.

Berita terkait

Penyebab Kebakaran 10 Hektare Lahan di Karimun Kepulauan Riau Masih Misterius

46 hari lalu

Penyebab Kebakaran 10 Hektare Lahan di Karimun Kepulauan Riau Masih Misterius

Di tengah banyaknya bencana basar di Indonesia, masih ada 10 Ha lahan terbakar di Kepulauan Riau. Sebabnya belum diketahui.

Baca Selengkapnya

Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api

50 hari lalu

Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api

Jumlah titik panas terus meningkat di sejumlah daerah. Karhutla tahun ini dinilai lebih berisiko tinggi seiring penyelenggaraan pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KLHK Pantau Sembilan Provinsi yang Rawan Karhutla

52 hari lalu

KLHK Pantau Sembilan Provinsi yang Rawan Karhutla

Menteri KLHK Siti Nurbaya pantau provinsi rawan karhutla, dari Riau sampai Sulawesi Tengah.

Baca Selengkapnya

Kebakaran Hutan Kerap Terjadi di Sumatera dan Kalimantan, Ini Cara Antisipasi Karhutla

3 Maret 2024

Kebakaran Hutan Kerap Terjadi di Sumatera dan Kalimantan, Ini Cara Antisipasi Karhutla

Kebakaran hutan kerap terjadi di beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bagaimana cara mengantisipasinya?

Baca Selengkapnya

Perbedaan Operasi TMC Banjir Demak dan Teknologi Modifikasi Cuaca Penanganan Karhutla

20 Februari 2024

Perbedaan Operasi TMC Banjir Demak dan Teknologi Modifikasi Cuaca Penanganan Karhutla

Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC digunakan untuk mengatasi dampak banjir Demak, Jawa Tengah. Ada bedanya dengan operasi TMC penanganan karhutla.

Baca Selengkapnya

Luput Dibahas Debat Cawapres: Data Terbaru KLHK Catat Luas Karhutla 2023 Tembus 1,16 Juta Hektare

27 Januari 2024

Luput Dibahas Debat Cawapres: Data Terbaru KLHK Catat Luas Karhutla 2023 Tembus 1,16 Juta Hektare

Tak disinggung dalam debat cawapres, data terbaru KLHK mencatat luas karhutla 2023 mencapai 1,16 juta hektare. Di mana area kebakaran terluas?

Baca Selengkapnya

Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

25 Januari 2024

Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

Kepala Badan Kehutanan AS Randy Moore menghargai langkah Indonesia dalam mengatasi krisis iklim.

Baca Selengkapnya

Tidak Singgung Kerusakan Ekosistem Gambut dan Karhutla, Debat Cawapres Dinilai Normatif

22 Januari 2024

Tidak Singgung Kerusakan Ekosistem Gambut dan Karhutla, Debat Cawapres Dinilai Normatif

Isu yang diusung dalam debat cawapres kedua adalah pangan, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Kebakaran Lahan 2023 Seluas 600 Ribu Hektare, BNPB: Alhamdulillah Tak Diprotes Negara Tetangga

12 Januari 2024

Kebakaran Lahan 2023 Seluas 600 Ribu Hektare, BNPB: Alhamdulillah Tak Diprotes Negara Tetangga

BNPB mengatakan salah satu penyebab kebakaran akibat fenomena El Nino.

Baca Selengkapnya

Hujan Tidak Merata, Jumlah Titik Panas di Kaltim Bertahan 34 Titik

27 Desember 2023

Hujan Tidak Merata, Jumlah Titik Panas di Kaltim Bertahan 34 Titik

Sebanyak 34 titik panas baik sepanjang Senin maupun Selasa terdeteksi mulai pukul 01:00-24:00 WITA

Baca Selengkapnya