Begini Momen Kedekatan Firli Bahuri dan Anggota DPR

Senin, 16 September 2019 17:07 WIB

Ketua KPK 2019-2023 Firli Bahuri berpelukan dengan sejumlah politikus Senayan seusai rapat paripurna hari ini, Senin, 16 September 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Firli Bahuri resmi ditetapkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Senin, 16 September 2019. Bukan cuma itu, dia juga dikukuhkan sebagai ketua lembaga antirasuah itu.

"Saya selalu katakan bahwa setiap manusia ada takdirnya. Dan Allah akan memberikan kepercayaan, jabatan, amanah kepada orang-orang yang dikehendaki," kata Firli seusai menghadiri rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 September 2019.

Firli terpilih menjadi pimpinan dan ketua KPK kendati sosoknya kontroversial. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ini mendapatkan dukungan penuh dari Komisi Hukum DPR, yakni sebanyak 56 suara setelah uji kepatutan dan kelayakan Jumat dini hari lalu, 13 September 2019.

Hari ini, Firli terlihat luwes berinteraksi dengan sejumlah politikus Senayan. Sekitar pukul 12.00 WIB tadi, Firli dan keempat pimpinan KPK terpilih dijamu makan siang di ruang pimpinan Komisi Hukum DPR. Belum jelas siapa saja yang ikut dalam santap siang bersama itu.

Kemudian pada saat berjalan menuju ruang rapat paripurna, Firli sempat berpapasan dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, di lantai 3 gedung Nusantara II DPR. Keduanya bersalaman dan cium pipi kanan dan kiri.

Advertising
Advertising

"Lahat?" tanya Firli.

"Muara Enim," kata Edhy.

Setelah bertegur sapa, Firli meneruskan langkahnya menuju ruang paripurna. Lahat dan Muara Enim mengacu pada dua nama kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

"Kami satu kampung," kata Edhy Prabowo kepada Tempo. Edhy berasal dari Muara Enim, sedangkan Firli berasal dari Ogan Komering Ulu.

Dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Fahri Hamzah, semua anggota DPR kompak menyatakan setuju atas terpilihnya lima pimpinan KPK yang baru. Termasuk Firli Bahuri, yang sudah ditetapkan sebagai Ketua KPK 2019-2023.

Selepas penetapan di paripurna pun, Firli dihampiri oleh sejumlah politikus. Mereka bertemu di lorong samping kiri ruang paripurna yang jarang dipantau wartawan.

Beberapa yang menunggu untuk menyalami, cipika-cipiki, dan berpelukan dengan Firli di antaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, politikus Partai Golkar Fadel Muhammad dan Anton Sihombing, politikus Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, politikus Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Syamsurizal, dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan M. Nurdin.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR Kamis malam, 12 September 2019, Firli sempat menyebut Nurdin sebagai orang yang merekomendasikan dirinya mendaftar Akademi Polisi.

"Pak Nurdin yang memberi saya rekomendasi izin saya daftar Akpol," kata dia.

Firli juga disorot lantaran kedekatannya dengan pimpinan partai politik. Firli mengakui, dirinya sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Menurut Firli pertemuan itu terjadi secara tak sengaja kala dirinya diundang oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Antam Novambar.

"Saya ketemu dengan Pak Antam betul, dan di saat itu ada juga Ibu Megawati," kata Firli seusai fit and proper test dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 12 September 2019. Firli mengklaim dia diundang Antam dalam rangka membicarakan koordinasi tentang penanganan perkara.

Dalam catatan Tempo, Firli terlihat mencium tangan Megawati kala itu. Adapun pertemuan terjadi di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, pada 1 November 2018.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya