Saat Capim KPK Ungkap Katabelece Politikus PKS Nasir Djamil

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 11 September 2019 15:36 WIB

Capim KPK Nawawi Pomolango saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, 9 September 2019. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK Nawawi Pomolango punya jurus jitu mengelak dari pertanyaan anggota Komisi III DPR.

Dalam uji kelayakan yang berlangsung hari ini, Nawawi tak menjawab pertanyaan anggota Komisi III Nasir Djamil. Ia malah meng-kick balik politikus PKS itu dengan pertanyaan soal katabelece yang pernah diberikan Nasir ke dirinya saat masih jadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Nasir dalam fit and proper test itu bertanya soal penyadapan yang tidak dilakukan dengan audit oleh Kominfo pada 2012.

Pertanyaan itu dilontarkan Nasir karena Nawawi mengkritik kasus 70 persen penyelidikan di KPK dilakukan berdasarkan penyadapan.

"Anda kan menjadi hakim di PN Jakpus tahun 2013, bagaimana saudara melihat penyadapan yang tidak audit ini? Seharusnya saat menjadi hakim, saudara mempertanyakan ini atau saudara memang tidak membaca putusan MK atau tidak mengetahui kebijakan kementerian terkait?" ujar Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 11 September 2019.

Advertising
Advertising

Alih-alih menjawab pertanyaan Nasir, Nawawi malah menyindir balik politikus PKS itu. "Sosok beliau ini saya kenal malah bukan sebagai anggota dewan. Waktu itu saat saya menjabat sebagai Ketua PN Jaktim, datang sepucuk surat permohonan agar dikeluarkan surat keterangan bersih secepatnya, karena ada rekan beliau yang mau jadi bupati atau wali kota di mana itu," kata Nawawi.

Mendengar pernyataan Nawawi, Nasir Djamil tersentak. "Bukan Nasir ini, Nasir lain itu," ujar Nasir menyeletuk.

"Ah bapak itu," kata Nawawi lagi dengan yakin.

"Sampai sekarang masih ada di saya surat itu," kata Nawawi.

"Saya tidak pernah maju walkot atau bupati," timpal Nasir.

"Ndak. Ada rekan bapak yang mau jadi wali kota atau bupati dari mana itu minta surat keterangan bersih dari Jakarta Timur," ujar Nawawi disambut tawa dari para anggota.

"Kalau saya terpilih, saya bawa surat itu ke sini. Masih ada itu," kata Nawawi.

Nasir Djamil masih tak terima dengan pernyataan Nawawi. Dia mengaku tidak pernah meminta agar ketua PN mempercepat proses surat keterangan bersih diri (SKBD) untuk rekannya yang akan maju sebagai kepala daerah.

"Tolong saudara calon mohon rekomendasinya dikasih ke saya. Saya masih bingung bupati atau wali kota mana itu," kata Nasir.

"Insya Allah saya cari yang mulia," jawab Nawawi.

Berita terkait

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

32 hari lalu

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil tidak setuju dengan peleburan Ombudsman dan KPK. Kedua lembaga itu memiliki tupoksi berbeda.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025, Belum Melibatkan KPK

29 Februari 2024

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025, Belum Melibatkan KPK

Program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran, sudah mulai dirumuskan oleh Jokowi dan masuk dalam RAPBN 2025. Kok bisa?

Baca Selengkapnya

Soal Program Makan Siang Gratis, Ini Kata Ketua KPK

28 Februari 2024

Soal Program Makan Siang Gratis, Ini Kata Ketua KPK

"Kami belum melirik situ, kebetulan saya kemarin enggak hadir di rapat kabinet itu," kata Nawawi Pomoango di Gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025, KPK Belum Dilibatkan

27 Februari 2024

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025, KPK Belum Dilibatkan

Program makan siang gratis akan menjadi bagian dari KEM-PPKF atau dokumen pertama dalam proses penyusunan APBN.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK: Pendidikan Karakter Penting untuk Berantas Korupsi

7 Februari 2024

Ketua KPK: Pendidikan Karakter Penting untuk Berantas Korupsi

KPK ingin memperkuat pendidikan karakter anak-anak Indonesia agar terhindar dari praktik korupsi

Baca Selengkapnya

Ketua KPK: Konflik Kepentingan Penyelenggara Negara dalam Pemilu 2024 adalah Korupsi

26 Januari 2024

Ketua KPK: Konflik Kepentingan Penyelenggara Negara dalam Pemilu 2024 adalah Korupsi

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyoroti konflik kepentingan penyelenggara negara yang giat dalam aktivitas Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Singgung Korupsi Tambang di Hadapan 3 Capres

18 Januari 2024

KPK Singgung Korupsi Tambang di Hadapan 3 Capres

KPK menyampaikan maraknya 'backingan' dalam kasus rasuah di daerah khususnya di bidang pertambangan terhadap ketiga pasangan capres.

Baca Selengkapnya

Anies-Cak Imin Janji Perketat LHKPN, Ancam Demosi Pejabat yang Tak Lapor Harta

18 Januari 2024

Anies-Cak Imin Janji Perketat LHKPN, Ancam Demosi Pejabat yang Tak Lapor Harta

Jika terpilih menjadi presiden, Anies menyatakan siap memberikan sanksi seperti demosi hingga reposisi kepada pejabat yang tidak patuh lapor harta.

Baca Selengkapnya

KPK Tangani 8 Kasus Pencucian Uang, Klaim Lindungi Aset Negara Rp 525 Miliar

16 Januari 2024

KPK Tangani 8 Kasus Pencucian Uang, Klaim Lindungi Aset Negara Rp 525 Miliar

Sementara itu, KPK melakukan OTT sebanyak delapan kali sepanjang 2023. Jumlah ini menurun dibandingkan sepanjang 2022 yang melakukan 10 OTT.

Baca Selengkapnya

KPK Lakukan 8 Kali Operasi Tangkap Tangan Sepanjang 2023

16 Januari 2024

KPK Lakukan 8 Kali Operasi Tangkap Tangan Sepanjang 2023

KPK menerima 5.079 laporan sepanjang tahun dari berbagai pihak.

Baca Selengkapnya